Gunung Tangkuban Parahu, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan publik terkait proyek pembangunan Eiger Camp di lerengnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan penghentian sementara proyek wisata tersebut. Keputusan ini diambil menyusul kekhawatiran akan potensi kerawanan bencana yang mungkin ditimbulkan oleh pembangunan di kawasan tersebut.

"Lokasinya berada di area tertinggi, di ujung perkebunan teh, dan terdapat bangunan beton. Ini menimbulkan potensi kerawanan bencana," ujar Dedi Mulyadi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi Eiger Camp pada Minggu (30/3/2025). Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang, mengingat sulitnya membedakan antara proyek berizin dan tidak berizin pasca-bencana.

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penghentian sementara ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada tim ahli melakukan evaluasi ilmiah yang komprehensif. Evaluasi ini akan menentukan apakah proyek tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan bencana atau tidak. "Biarkan para ahli yang mempertanggungjawabkan aspek studinya, bukan saya atau dinas teknis, karena sudut pandang kami bisa bias kepentingan dan kurang objektif," tegasnya.

Di sisi lain, pihak Eiger melalui penyusun dokumen Amdal Eiger Camp dari PT Mitra Reka Buana, Jemy Septendi, mengklaim bahwa seluruh dokumen perizinan telah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jemy menjelaskan bahwa proses perizinan telah dilakukan jauh hari sebelumnya dan mengikuti semua prosedur yang diamanatkan. "Dokumen dan perizinan lengkap, termasuk dokumen Amdal. Koefisien dasar bangunan juga hanya dua persen dari izin yang diberikan," ujarnya.

Klaim ini muncul setelah beredarnya foto-foto pembukaan lahan di Desa Karyawangi yang diduga terkait dengan proyek Eiger Camp. Foto-foto tersebut menunjukkan kegiatan penggalian dan pengurukan untuk pembuatan jalan serta bangunan-bangunan di lahan seluas lebih dari 5 hektare, yang kontras dengan kondisi tanaman teh di sekitarnya.

Dokumen perizinan proyek Eiger Camp juga beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp, terdiri dari delapan dokumen, termasuk pengajuan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pengesahan site plan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, analisis dampak lingkungan (Amdal), dokumen analisis dampak lalu lintas (Andalalin), hingga surat persetujuan bangunan gedung (PBG).

Berikut adalah poin-poin penting terkait polemik Eiger Camp:

• Penghentian Sementara: Gubernur Jawa Barat menginstruksikan penghentian sementara pembangunan Eiger Camp.
• Alasan: Potensi kerawanan bencana di lokasi pembangunan.
• Evaluasi Ahli: Tim ahli akan melakukan evaluasi ilmiah untuk menentukan risiko bencana.
• Klaim Eiger: Seluruh perizinan diklaim telah lengkap dan sesuai prosedur.
• Dokumen Perizinan: Beberapa dokumen perizinan beredar di media sosial.

Kasus Eiger Camp ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Evaluasi yang mendalam dan transparan oleh tim ahli diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi semua pihak terkait.