Polemik surat permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) senilai Rp 165 juta yang dilayangkan Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, kepada sejumlah pengusaha di wilayahnya, berbuntut panjang. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, merespons cepat dengan memanggil Kades Ade beserta Camat Klapanunggal untuk dimintai keterangan.

Bupati Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah diperintahkan untuk melakukan investigasi mendalam guna memastikan apakah tindakan Kades Ade melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami sudah memanggil Kades Klapanunggal dan Camat Klapanunggal untuk meminta klarifikasi terkait surat permohonan THR tersebut," ujar Rudy Susmanto. "Inspektorat akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami ingin memastikan bahwa semua aparatur pemerintah desa bertindak sesuai dengan etika dan aturan yang telah ditetapkan."

Kades Ade Endang Saripudin sendiri telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh surat tersebut. Ia berdalih bahwa surat tersebut hanya bersifat imbauan dan bukan paksaan.

"Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan, dan saya memohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar. Saya juga akan menarik surat imbauan tersebut," kata Ade dalam sebuah pernyataan.

Ade juga mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman dengan beredarnya surat permohonan THR tersebut.

Poin-Poin Penting Kasus THR Kades Klapanunggal:

• Surat Permohonan THR: Kades Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, mengirimkan surat permohonan THR senilai Rp 165 juta kepada sejumlah pengusaha.
• Respons Bupati: Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memanggil Kades Ade dan Camat Klapanunggal untuk dimintai keterangan.
• Investigasi Inspektorat: Inspektorat Pemkab Bogor melakukan investigasi untuk memastikan apakah tindakan Kades Ade melanggar aturan.
• Klarifikasi Kades: Kades Ade mengklaim surat tersebut hanya bersifat imbauan dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai etika dan kewenangan aparatur pemerintah desa dalam meminta sumbangan kepada pihak swasta. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa semua aparatur pemerintah desa bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kejadian ini juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala desa di Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi dengan pihak eksternal, serta selalu mengedepankan etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Berikut adalah detail tindakan yang dilakukan oleh Bupati Bogor:

• Pemanggilan Kades dan Camat: Bupati Bogor segera memanggil Kades Klapanunggal dan Camat terkait untuk meminta klarifikasi langsung mengenai surat permohonan THR yang viral.
• Perintah Investigasi: Inspektorat Pemkab Bogor diperintahkan untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Investigasi ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti kronologi kejadian, motif di balik surat permohonan THR, dan potensi pelanggaran hukum atau etika yang mungkin terjadi.
• Penegasan Sanksi: Bupati menegaskan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas aparatur pemerintah daerah.

Klarifikasi dari Kades Klapanunggal:

• Sifat Imbauan: Kades Ade mengklaim bahwa surat permohonan THR tersebut hanya bersifat imbauan dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.
• Permintaan Maaf: Kades Ade menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan atau tidak nyaman dengan beredarnya surat tersebut.
• Penarikan Surat: Kades Ade berjanji akan menarik kembali surat permohonan THR yang telah beredar di kalangan pengusaha.