Kementerian Pariwisata Dorong Pengelola Wisata Patuhi Aturan untuk Investasi Berkelanjutan

Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, menyerukan kepada seluruh pengelola destinasi wisata di Indonesia untuk secara ketat mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Imbauan ini mencakup pemenuhan perizinan pembangunan tempat wisata sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penegasan ini disampaikan sebagai respons terhadap penertiban beberapa destinasi wisata yang terjadi baru-baru ini, khususnya di wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat.

“Kementerian Pariwisata secara konsisten menghimbau seluruh pelaku usaha pariwisata untuk beroperasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini mencakup kelengkapan izin usaha dan pembangunan yang selaras dengan persyaratan yang ditetapkan,” ujar Widiyanti dalam keterangan persnya, Sabtu (29/3/2025).

Menpar Widiyanti menekankan pentingnya legalitas usaha pariwisata. Ia meminta para pelaku usaha untuk memastikan bahwa semua aspek legalitas usaha telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang ada, menurutnya, akan menjamin industri pariwisata berjalan dengan tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak.

Penegasan ini bukan tanpa alasan. Beberapa waktu lalu, penutupan sejumlah destinasi wisata di Puncak, Bogor, menjadi sorotan. Menpar Widiyanti menjelaskan bahwa tindakan penertiban dilakukan karena pembangunan tempat wisata tersebut tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi semua pengelola destinasi wisata untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain menyoroti pentingnya kepatuhan perizinan, Menpar Widiyanti juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dan berdampak signifikan pada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ekosistem dan iklim investasi di sektor pariwisata berjalan dengan baik, tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, Menpar Widiyanti menjelaskan bahwa investasi yang berkelanjutan di sektor pariwisata akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat sekitar. Ia mencontohkan, keberadaan UMKM, restoran, dan desa wisata di sekitar destinasi wisata akan turut terbantu. Dengan demikian, pariwisata menjadi sektor yang sangat efektif dalam memajukan perekonomian daerah dan nasional.

Manfaat Kepatuhan Perizinan untuk Investasi Pariwisata Berkelanjutan

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kepatuhan perizinan bagi pengelola destinasi wisata dan keberlanjutan investasi di sektor pariwisata:

• Kepastian Hukum: Dengan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pengelola destinasi wisata memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata.
• Citra Positif: Destinasi wisata yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan akan memiliki citra positif di mata wisatawan. Hal ini akan menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung dan meningkatkan pendapatan daerah.
• Keberlanjutan Lingkungan: Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan akan memastikan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak merusak lingkungan sekitar. Hal ini akan menjaga kelestarian alam dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
• Dukungan Masyarakat: Destinasi wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata.

Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengelola destinasi wisata mengenai pentingnya kepatuhan perizinan. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua peraturan dan perundang-undangan di sektor pariwisata ditegakkan dengan baik.

Dengan kepatuhan perizinan yang baik, diharapkan sektor pariwisata Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.