Polri Mendominasi Perbincangan Mudik di Media Sosial X, Ungkap Analisis Monash University Indonesia

Jakarta – Periode mudik Lebaran 2025 diwarnai dengan intensitas percakapan daring yang tinggi, di mana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang paling sering disebut oleh warganet di platform media sosial X. Hal ini terungkap dalam sebuah analisis komprehensif yang dilakukan oleh Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH), Monash University Indonesia, yang memantau percakapan daring selama periode 21-26 Maret 2025.

Menurut data yang dirilis oleh MDDRH, Polri mendominasi percakapan terkait mudik dengan total 18.144 sebutan. Jauh di bawahnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati posisi kedua dengan 3.316 sebutan, diikuti oleh Pertamina dengan 1.231 sebutan. Temuan ini menunjukkan bahwa Polri menjadi fokus utama perhatian publik dalam konteks mudik Lebaran 2025.

Ekspresi Positif Didominasi Kampanye Polri

Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa sebagian besar cuitan di X selama periode mudik didominasi oleh ekspresi kebahagiaan. Namun, yang menarik, MDDRH menemukan bahwa sebagian besar cuitan positif ini berasal dari lembaga, terutama Polri. Frasa "polisi republik" mendominasi percakapan positif dengan 6.359 teks, diikuti oleh "republik Indonesia" yang menjadi bagian dari frasa "Polri", tercatat dalam 6.369 cuitan. Hal ini mengindikasikan adanya upaya terstruktur dari Polri untuk mempromosikan citra positif selama periode mudik.

Slogan Polri untuk mudik Lebaran 2025, "Mudik Aman, Keluarga Nyaman," juga terlihat mendominasi percakapan dengan emosi positif. Terdapat 2.303 teks dengan frasa "wujudkan nyaman" dan 2.137 teks lainnya menyebut frasa "aman nyaman." Hal ini menunjukkan bahwa kampanye Polri berhasil menjangkau audiens dan menciptakan asosiasi positif dengan pengalaman mudik.

Isu Revisi UU TNI Mewarnai Perbincangan tentang TNI

Sementara itu, TNI disebut dalam dua isu utama percakapan. Pertama, terkait dengan protes warga terhadap pengesahan revisi Undang-Undang (UU) TNI. Warga mengkritik media yang dinilai lebih menyoroti masalah mudik dibandingkan demonstrasi massa menolak pengesahan revisi UU TNI dan RUU Polri. Kedua, terdapat kekhawatiran netizen terhadap TNI dan Kepolisian yang akan mengamankan perjalanan mudik.

Analisis MDDRH juga menyoroti pentingnya pemantauan media sosial dalam konteks kebijakan publik. MDDRH berharap, analisis berbasis data ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas bagi masyarakat dan pemangku kebijakan terkait hajatan besar seperti mudik. Dengan memahami sentimen dan isu yang berkembang di media sosial, pemangku kebijakan dapat melakukan evaluasi yang lebih komprehensif dan menyusun kebijakan yang lebih efektif.

Rekomendasi untuk Kebijakan Publik

MDDRH merekomendasikan agar pemangku kebijakan mempertimbangkan pendekatan analisis data media sosial dalam melakukan evaluasi dan menjadikannya sebagai basis penyusunan kebijakan. Hal ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat secara lebih baik, serta merespons isu-isu yang berkembang dengan lebih cepat dan tepat.

Dengan memanfaatkan data media sosial, pemangku kebijakan dapat mengambil keputusan yang lebih informasional dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik di berbagai bidang.