Pemangkasan Formasi ASN 2024: Anggaran Terbatas Picu Penurunan Kuota Jabatan

Pemerintah resmi menetapkan jumlah formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 sebanyak 2,3 juta, angka yang lebih rendah dari usulan awal. Keputusan ini, seperti yang diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3/2025), dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan sejumlah kendala dalam proses pengusulan formasi dari instansi pusat dan daerah.

Dari total 2,3 juta formasi yang direncanakan, instansi pemerintah pusat dan daerah hanya mengajukan 1,28 juta kebutuhan. Jumlah ini kemudian dipangkas lagi menjadi 1.266.081 formasi yang disetujui untuk tahun 2024. Rinciannya, terdapat 248.970 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.017.111 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perbedaan signifikan antara usulan awal dan realisasi formasi ini menjadi sorotan utama. Sebagai contoh, usulan awal untuk CPNS mencapai 690.822 formasi, namun hanya 278.000 formasi yang diusulkan oleh instansi terkait, dan akhirnya hanya 248.970 formasi yang disetujui. Situasi serupa terjadi pada formasi PPPK, dengan usulan awal 1.605.694 formasi, tetapi hanya 1.017.111 formasi yang disetujui setelah proses evaluasi.

MenPAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa pemangkasan formasi ini terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan instansi pusat. Selain itu, instansi pemerintah juga mengajukan penambahan alokasi formasi untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN, yang turut berkontribusi pada pengurangan jumlah formasi CASN tahun ini. Beliau menekankan bahwa tempat yang telah disediakan cukup besar, namun usulan formasi dari daerah berkurang karena kendala anggaran dan kebutuhan untuk penataan tenaga non-ASN. Hal ini menunjukkan kompleksitas perencanaan pengadaan ASN yang tidak hanya melibatkan faktor kebutuhan, tetapi juga keterbatasan anggaran dan upaya integrasi tenaga non-ASN.

Lebih lanjut, MenPAN-RB juga menyampaikan beberapa evaluasi proses pengadaan CASN 2024. Beberapa temuan penting yang diungkap antara lain: penundaan penyelesaian dan pengadaan CPNS oleh beberapa instansi; usulan formasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah belum optimal dan tidak sesuai dengan data yang dimiliki KemenPAN-RB; instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang terdata di BKN; serta adanya pelamar yang mendaftar di unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki. Temuan-temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi dan perbaikan mekanisme pengusulan formasi untuk memastikan proses pengadaan CASN berjalan lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

Kesimpulannya, penetapan formasi CASN tahun 2024 yang lebih rendah dari perkiraan awal menunjukkan tantangan dalam manajemen sumber daya manusia pemerintah. Keterbatasan anggaran menjadi faktor pembatas utama, mengarah pada perlunya perencanaan yang lebih matang dan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan ASN di masa mendatang. Evaluasi menyeluruh terhadap proses pengusulan dan pengadaan formasi juga menjadi penting untuk meminimalisir kendala-kendala yang muncul dan memastikan proses rekrutmen berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.