Minimnya Peringatan Dini Banjir di Pengadegan: Warga Mengandalkan Informasi Lisan dari RT

Banjir yang melanda wilayah Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan pada awal Maret 2025, kembali menyoroti lemahnya sistem peringatan dini bencana di daerah tersebut. Berbagai kesaksian warga setempat mengungkapkan ketergantungan mereka pada informasi lisan yang disampaikan melalui Ketua RT, alih-alih sistem peringatan dini yang terintegrasi dan efektif. Ketiadaan sistem ini dinilai telah meningkatkan kerentanan warga terhadap dampak banjir yang datang secara tiba-tiba.

Kartini, warga RT 07/RW 01 Pengadegan, menceritakan pengalamannya. Ia menyatakan bahwa pada tahun 2020, sistem pengeras suara di Kantor Kelurahan Pengadegan berfungsi dengan baik sebagai alat peringatan dini banjir. Sistem ini terbukti efektif memberikan informasi dan memberi waktu bagi warga untuk melakukan evakuasi. "Tahun 2020 ada alatnya, kita bisa langsung ngungsi," ujarnya. Namun, saat banjir terbaru, sistem tersebut tidak berfungsi, dan informasi hanya diperoleh dari ketua RT setempat. Hal ini menunjukkan adanya celah signifikan dalam sistem peringatan dini banjir yang seharusnya memberikan proteksi lebih bagi warga.

Lain halnya dengan Eti, warga RT 06/RW 01. Eti mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi prediksi banjir dari media televisi dan media sosial. Informasi tersebut menyebutkan status siaga satu di wilayah Bogor. Meskipun mendapatkan informasi dari sumber-sumber tersebut, ia tetap harus melakukan konfirmasi berulang kali untuk memastikan keakuratan informasi sebelum akhirnya banjir melanda rumahnya pada Selasa, 4 Maret 2025, pukul 08.00 WIB. Keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah tetangga.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, hingga pukul 13.00 WIB pada Rabu, 5 Maret 2025, tercatat empat RT di Pengadegan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 150 sentimeter. Banjir ini diakibatkan oleh meluapnya Kali Ciliwung. Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya sistem peringatan dini yang andal dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, sebelumnya telah menerima laporan mengenai kerusakan alat peringatan dini banjir di Pengadegan. Ia pun mengkritik Pemprov DKI Jakarta atas ketidakmampuannya dalam memastikan alat tersebut berfungsi secara optimal. Kejadian ini menjadi bukti nyata perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini bencana di Jakarta, khususnya di daerah-daerah rawan banjir seperti Pengadegan. Perlu adanya peningkatan infrastruktur, pemeliharaan rutin, dan juga sosialisasi yang efektif kepada masyarakat agar informasi peringatan dini dapat sampai dengan tepat waktu dan akurat.

Kesimpulannya, pengalaman warga Pengadegan menunjukkan urgensi peningkatan sistem peringatan dini banjir. Ketergantungan pada informasi lisan dari RT saja terbukti tidak cukup efektif dan efisien dalam melindungi warga dari dampak bencana. Pemprov DKI Jakarta perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem peringatan dini, termasuk memastikan perawatan alat yang ada dan mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Hal ini penting untuk meminimalisir kerugian jiwa dan harta benda akibat bencana banjir di masa mendatang.