Transparansi Pemerintahan Global: Studi Ungkap 10 Negara Terbersih, Indonesia Belum Termasuk

Sebuah studi komprehensif yang dilakukan oleh US News & World Report, bekerja sama dengan WPP dan Wharton School, Universitas Pennsylvania, telah menghasilkan peringkat negara-negara berdasarkan tingkat transparansi pemerintahannya. Studi ini melibatkan hampir 17.000 responden global, dengan fokus pada 73 negara yang dianggap paling relevan dalam konteks keberhasilan tata kelola pemerintahan. Metodologi yang dikembangkan oleh Profesor David Reibstein mempertimbangkan persepsi responden terhadap lima atribut kunci negara: transparansi praktik bisnis, transparansi praktik pemerintahan, distribusi kekuasaan politik yang merata, kepercayaan publik, dan tingkat korupsi. Lebih dari 8.000 responden yang memiliki pendidikan perguruan tinggi turut memberikan penilaian spesifik terkait transparansi pemerintahan.

Hasil penelitian ini mengungkap sepuluh negara dengan pemerintahan paling transparan di dunia. Perlu ditekankan bahwa peringkat ini didasarkan pada persepsi responden, yang mencerminkan reputasi dan citra suatu negara dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Berikut daftar sepuluh negara tersebut:

1. Swedia
2. Norwegia
3. Denmark
4. Finlandia
5. Belanda
6. Swiss
7. Belgia
8. Kanada
9. Jerman
10. Selandia Baru

Menariknya, banyak negara dalam daftar ini juga menempati posisi teratas dalam berbagai indeks integritas dan pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan korelasi kuat antara transparansi pemerintahan dengan rendahnya tingkat korupsi. Sebagai pembanding, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Transparency International, yang menilai 180 negara, menempatkan Denmark di puncak daftar sebagai negara paling bersih dari korupsi, diikuti Finlandia dan Singapura.

Perlu dicatat bahwa CPI 2024 tidak menempatkan Indonesia dalam 100 besar negara dengan tingkat korupsi terendah. Indonesia hanya berada di peringkat 101 dari 180 negara yang dinilai. Posisi ini menempatkan Indonesia di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (peringkat 57), Timor Leste (peringkat 75), dan Vietnam (peringkat 91). Hasil ini menyoroti perlunya upaya lebih intensif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia guna memperbaiki persepsi publik dan meningkatkan peringkat negara dalam indeks-indeks global terkait.

Studi ini memberikan gambaran penting tentang tren transparansi pemerintahan global. Peringkat tersebut bukan hanya mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tetapi juga menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam memperkuat kepercayaan publik dan mempromosikan tata kelola yang baik. Data ini dapat menjadi referensi berharga bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk melakukan evaluasi diri dan merumuskan strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Lebih lanjut, penelitian ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, dalam proses evaluasi dan peningkatan transparansi pemerintahan. Partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam memastikan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ke depan, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pihak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih di Indonesia, selaras dengan upaya global dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.