Pemanggilan Dirut Pertamina ke Istana: Bahas Kesiapan Mudik di Tengah Pusaran Kasus Korupsi

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, memenuhi panggilan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore, 5 Maret 2025. Kehadiran Mantiri di tengah sorotan publik terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, memicu berbagai spekulasi. Mantiri meninggalkan Istana sekitar pukul 16.45 WIB, bergegas menuju Gereja Katedral untuk mengikuti ibadah Rabu Abu.

Ketika dikonfirmasi awak media, Mantiri menyatakan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada kesiapan Pertamina dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2025. Ia memastikan perusahaan akan menjamin kelancaran penyediaan energi selama periode mudik tersebut. "Pertemuan tadi membahas kesiapan umum menyambut mudik Lebaran. Kami memastikan operasional dan penyediaan energi akan berjalan lancar," ujarnya singkat. Namun, Mantiri enggan berkomentar lebih lanjut mengenai kasus korupsi yang tengah melilit perusahaannya, memilih untuk segera meninggalkan lokasi.

Keengganan Mantiri menanggapi pertanyaan terkait dugaan korupsi tersebut semakin memperkuat spekulasi publik. Sebelumnya, pada 3 Maret 2025, Mantiri telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada seluruh rakyat Indonesia atas kasus tersebut melalui KompasTV. Dalam pernyataannya, ia mengakui peristiwa ini sebagai ujian berat dan kejadian yang menyedihkan bagi Pertamina. Ia juga menyatakan apresiasi dan dukungan penuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus korupsi tersebut.

Pernyataan maaf tersebut, meskipun disambut positif oleh sebagian pihak, belum cukup meredakan kekhawatiran publik terhadap dampak luas kasus korupsi ini terhadap perekonomian nasional, khususnya di sektor energi. Pertanyaan mengenai efektivitas langkah-langkah Pertamina dalam mencegah dan menindak korupsi di internal perusahaan juga masih menjadi sorotan utama. Pertemuan Mantiri dengan Presiden Prabowo Subianto pun semakin menambah kompleksitas situasi, menimbulkan pertanyaan apakah pembahasan mengenai kesiapan mudik hanya sekadar penyamaran dari pembicaraan yang lebih substansial terkait penanganan kasus korupsi tersebut.

Lebih lanjut, transparansi dan akuntabilitas Pertamina dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi sorotan utama pasca mencuatnya kasus ini. Publik menantikan langkah konkrit dari pemerintah dan Pertamina dalam menyelesaikan kasus ini, memastikan terungkapnya seluruh pihak yang terlibat dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan energi nasional tersebut. Mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan reformasi internal di Pertamina juga menjadi tuntutan yang harus segera dipenuhi untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Keberhasilan Pertamina dalam menangani kasus ini akan menjadi tolok ukur dalam kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan BUMN kedepannya.

Berikut poin-poin penting dari pertemuan tersebut: * Pertemuan antara Dirut Pertamina dan Presiden Prabowo Subianto membahas kesiapan mudik Lebaran 2025. * Dirut Pertamina memastikan kelancaran penyediaan energi selama mudik. * Dirut Pertamina enggan berkomentar terkait kasus korupsi yang sedang berjalan. * Sebelumnya, Dirut Pertamina telah menyampaikan permohonan maaf atas kasus korupsi tersebut. * Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas Pertamina.