Penghentian Distribusi Beras SPHP di Semarang: Dampak terhadap Pasar dan Strategi Pemerintah

Distribusi beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog di Kota Semarang dihentikan sementara sejak awal Februari 2025. Kebijakan ini, menurut Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Semarang, Siti Arkunah, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyerap gabah petani guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen selama masa panen raya. Konfirmasi langsung telah dilakukan kepada pihak Bulog yang membenarkan penghentian sementara distribusi beras SPHP tersebut.

"Langkah ini diambil untuk menjamin harga gabah tetap stabil di tingkat petani," jelas Siti Arkunah dalam keterangannya pada Rabu, 5 Maret 2025. Meskipun demikian, beliau memastikan bahwa penghentian sementara ini tidak berdampak signifikan terhadap harga beras medium maupun premium di pasaran Kota Semarang. Namun, Siti Arkunah menyarankan agar masyarakat yang ingin mengetahui kepastian waktu kembali beredarnya beras SPHP dapat menghubungi langsung pihak Bulog untuk informasi lebih lanjut.

Dampak di Pasar Tradisional:

Di lapangan, dampak penghentian distribusi beras SPHP terasa nyata di pasar-pasar tradisional. Para pedagang sembako merasakan langsung penurunan pasokan beras murah tersebut. Ramia Surati, seorang pedagang di Pasar Karangayu, mengungkapkan bahwa ia sudah tidak menjual beras SPHP selama satu bulan terakhir. Hal senada juga diungkapkan oleh Sugiarti, pedagang sembako lainnya. Keduanya mengeluhkan tingginya permintaan beras SPHP yang harganya jauh lebih terjangkau, yakni Rp 60.000 per lima kilogram, dibandingkan beras medium yang kini mencapai Rp 13.500 hingga Rp 15.500 per kilogram.

"Kehabisan beras SPHP membuat banyak pelanggan kecewa. Mereka terus menanyakan kapan beras murah ini akan tersedia kembali," keluh Sugiarti. Ramia menambahkan, "Banyak warga yang mencari beras murah, dan mereka sangat terdampak dengan penghentian distribusi ini." Kondisi ini menggambarkan ketergantungan konsumen terhadap beras SPHP sebagai sumber pangan yang terjangkau.

Analisis dan Proyeksi:

Penghentian distribusi beras SPHP sementara di Semarang menimbulkan pertanyaan terkait strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pasokan. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dengan menyerap gabah mereka, namun di sisi lain, berdampak pada ketersediaan beras murah di pasar tradisional dan berpotensi menimbulkan kecemasan konsumen. Penting bagi pemerintah untuk memastikan transparansi informasi terkait waktu kembali beredarnya beras SPHP dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi ini dalam jangka panjang. Mekanisme distribusi yang lebih efisien dan terintegrasi perlu dikaji untuk memastikan ketersediaan pangan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.

Langkah-langkah ke depan harus mencakup koordinasi yang lebih intensif antara Bulog, Dinas Perdagangan, dan para pedagang untuk memastikan distribusi beras SPHP kembali normal dengan cepat dan terencana, sehingga dampak negatif terhadap konsumen dapat diminimalisir. Ke depannya, kajian mendalam terhadap sistem distribusi beras SPHP perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya dalam menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan pangan.