Gubernur Jabar Kritik Istri Wali Kota Bekasi yang Mengungsi ke Hotel Saat Banjir

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik tajam terhadap Wiwiek Hargono, istri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, yang memilih menginap di hotel selama bencana banjir melanda Kota Bekasi. Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat diwawancarai di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat di Kota Bandung pada Rabu (5 Maret 2025), seperti yang dilansir oleh detikJabar. Dedi menilai tindakan Wiwiek tersebut tidak mencerminkan sikap empati dan kepemimpinan yang seharusnya ditunjukkan oleh istri seorang pejabat publik, terlebih mengingat Wiwiek juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi.

Dedi menekankan pentingnya kehadiran para pemimpin dan keluarganya di tengah masyarakat saat terjadi musibah. Ia menganggap seharusnya Wiwiek berada di garis depan bersama warga Kota Bekasi yang terdampak banjir, membantu dan memberikan dukungan moral. Perilaku yang ditunjukkan oleh Wiwiek, menurut Dedi, justru bertolak belakang dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK yang diharapkan mampu memimpin dan memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana. “Pada seluruh pejabat di mana pun berada, mari kita sama-sama merasakan apa yang diderita masyarakat. Saat masyarakat mendapatkan musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah masyarakat,” tegas Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa teguran ini bukan hanya ditujukan kepada Wiwiek, tetapi juga kepada Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Sebagai kepala daerah, Tri Adhianto memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh jajarannya, termasuk keluarganya, turut serta dalam penanganan bencana dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dedi menegaskan akan memberikan pembinaan berupa teguran resmi kepada keduanya. “Sebagai gubernur, saya bisa melakukan pembinaan berupa teguran. Melalui media ini, saya sampaikan teguran pada istri Wali Kota Bekasi untuk mengubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani,” ujarnya.

Kritik Dedi menyoroti peran penting figur publik dalam situasi darurat. Kehadiran dan tindakan para pemimpin, termasuk keluarga mereka, dapat memberikan dampak signifikan terhadap moral dan semangat masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Wiwiek, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi, seharusnya menjadi contoh dalam memberikan pelayanan dan kepedulian kepada warga, khususnya dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk yang diakibatkan oleh bencana alam seperti banjir. Dedi menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya peran PKK dalam membantu masyarakat, mulai dari permasalahan gizi hingga penanganan bencana seperti banjir. “Termasuk istrinya harus melayani masyarakat, apalagi istrinya yang juga Ketua Tim Penggerak PKK yang harus jadi garda terdepan menyelesaikan problem masyarakat dari kekurangan gizi sampai kebanjiran,” tutup Dedi.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai etika dan tanggung jawab sosial para pejabat publik dan keluarga mereka dalam menghadapi bencana. Harapannya, kritik dari Gubernur Dedi Mulyadi dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik di Indonesia untuk selalu dekat dengan rakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.