Kemenkeu Bersatu Padu: Sri Mulyani Luncurkan Program Sinergi Guna Dongkrak Penerimaan Negara 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi meluncurkan program sinergi yang melibatkan tujuh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Inisiatif ambisius ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada tahun 2025.

Program yang mulai berjalan pada Kamis, 27 Maret 2025 ini, diharapkan mampu meningkatkan kontribusi dari sektor pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sri Mulyani menekankan bahwa kolaborasi lintas unit ini merupakan kunci untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

"Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini," tegas Sri Mulyani, seperti dikutip pada Jumat (28/3/2025).

Sinergi Lintas Unit untuk Penerimaan Optimal

Program sinergi ini melibatkan unit-unit strategis di Kemenkeu, antara lain:

• Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
• Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
• Sekretariat Jenderal (Setjen)
• Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
• Inspektorat Jenderal (Itjen)
• Lembaga National Single Window (LNSW)

Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai sektor.

Tindak Lanjut Amanat Presiden Prabowo Subianto

Sri Mulyani menjelaskan bahwa program ini merupakan respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia. Sinergi antar unit ini akan menjadi landasan untuk menerjemahkan amanat tersebut ke dalam tindakan nyata.

"DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan," ujarnya.

Fokus pada Wajib Pajak dan Digitalisasi

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah mengidentifikasi ribuan wajib pajak yang perlu diawasi secara intensif. Melalui joint program, pengawasan dan penagihan akan dilakukan secara lebih terkoordinasi.

"Ada lebih dari 2.000 WP (wajib pajak) yang kita sudah identifikasi dan kita akan lakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTa.

Selain itu, Kemenkeu juga akan fokus pada optimalisasi perpajakan transaksi digital, baik di dalam maupun luar negeri. Upaya trace and track akan ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan pajak di era digital.

Pemberantasan Penyelundupan dan Optimalisasi Sumber Daya Alam

Kemenkeu juga berkomitmen untuk memberantas penyelundupan dan peredaran barang ilegal melalui program digitalisasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut.

"Melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan maupun untuk mengurangi adanya cukai dan rokok palsu dan salah peruntukan," bebernya.

Lebih lanjut, Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, seperti batu bara, timah, bauksit, dan sawit. Kebijakan tarif dan harga batu bara acuan akan dievaluasi untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini.

Intensifikasi PNBP Sektor Layanan Premium

Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifikasi PNBP dari sektor layanan premium, seperti imigrasi, kepolisian, dan perhubungan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor-sektor yang memiliki permintaan tinggi.

"Kita coba mengintensifikasi untuk mendapatkan tambahan penerimaan," pungkasnya.

Dengan sinergi lintas unit dan fokus pada berbagai sektor strategis, Kemenkeu optimis dapat mencapai target penerimaan negara yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 dan menciptakan fondasi fiskal yang kuat dan berkelanjutan.