markdown Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil langkah strategis dengan menempatkan sejumlah pejabat kementerian sebagai komisaris di berbagai bank BUMN. Menteri BUMN, Erick Thohir, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan terutama sinergi antara program-program pemerintah dengan kebijakan perbankan yang dijalankan oleh BUMN.

"Komposisi pemegang saham di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) ini adalah untuk memastikan sinergitas program pemerintah. Namun, transparansi publik akan tetap menjadi prioritas dalam tata kelola korporasi," ujar Erick Thohir saat ditemui di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Menurut Erick Thohir, penempatan pejabat kementerian sebagai komisaris disesuaikan dengan fokus bisnis masing-masing bank. Sebagai contoh, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang fokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diisi oleh perwakilan dari Kementerian UMKM. Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) yang memiliki fokus pada sektor perumahan, diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM, dan di BTN ada perwakilan dari Kementerian Perumahan. Tujuannya jelas, untuk mensinergikan program-program pemerintah dengan kebijakan perbankan," jelasnya.

Erick Thohir menekankan bahwa meskipun ada pejabat kementerian yang duduk di jajaran komisaris Himbara, transparansi dan akuntabilitas akan tetap dijaga. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja dan tata kelola bank-bank BUMN tersebut.

"Pengawasan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya," tegas Erick Thohir.

Berikut adalah daftar beberapa pejabat kementerian yang menduduki posisi komisaris di bank BUMN:

• Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
• Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah: Komisaris BTN
• Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
• Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Penunjukan pejabat dari berbagai kementerian ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah dan sektor perbankan, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja bank BUMN, sehingga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dapat terus ditingkatkan.

Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat realisasi program-program strategis nasional, terutama yang terkait dengan sektor UMKM dan perumahan. Dengan adanya perwakilan dari kementerian terkait di jajaran komisaris, diharapkan bank BUMN dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor-sektor tersebut.

Ke depan, Kementerian BUMN akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas penempatan pejabat kementerian sebagai komisaris bank BUMN. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kontribusi bank BUMN terhadap pembangunan ekonomi nasional.