Penurunan Jumlah Pemudik Lebaran 2025: Indikasi Tekanan Ekonomi?

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyoroti tajam penurunan signifikan jumlah pemudik Lebaran tahun 2025. Data yang ada mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk kelompok kelas menengah. Pernyataan ini disampaikan Puan dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025), menanggapi data dan proyeksi terkait arus mudik dan perputaran ekonomi selama libur Lebaran.

"Kondisi perekonomian saat ini memang sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan," ujar Puan Maharani. "Penurunan jumlah pemudik ini menjadi sinyal bahwa kesulitan ekonomi semakin dirasakan masyarakat, termasuk oleh kelompok kelas menengah yang biasanya menjadi penggerak ekonomi."

Merujuk pada data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Puan mengungkapkan bahwa jumlah pemudik pada tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang. Penurunan ini, menurut Puan, adalah indikator kuat bahwa masyarakat mempertimbangkan kembali rencana mudik mereka karena keterbatasan ekonomi.

Selain data jumlah pemudik, Puan juga mengutip proyeksi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) terkait perputaran uang selama libur Lebaran 2025. KADIN memperkirakan perputaran uang hanya akan mencapai Rp 137,975 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp 157,3 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat menurun, dan mereka cenderung lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka selama libur Lebaran.

Desakan untuk Penguatan Program Bansos

Melihat kondisi ini, Puan Maharani mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam merespon tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) yang tepat waktu dan tepat sasaran, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan langkah konkret," tegas Puan. "Apalagi sebentar lagi Lebaran, pastinya ada banyak kebutuhan yang dirasakan rakyat. Jangan biarkan masyarakat kecil menanggung semua beban ini sendirian. Pemerintah harus memastikan bansos terdistribusi tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga dapat meringankan beban kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran."

Puan menambahkan bahwa pemerintah telah menargetkan penyaluran dua program bansos utama menjelang Idul Fitri, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran bansos ini agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

DPR RI akan Mengawal Kebijakan Bansos

Sebagai wakil rakyat, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal kebijakan bansos ini, memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan bahwa DPR akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program bansos, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan efektivitasnya.

"Kami di DPR akan terus mengawal dan memastikan kebijakan ini benar-benar dijalankan demi kesejahteraan rakyat," pungkas Puan. "Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama kami, dan kami akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat."

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan Puan Maharani:

• Penurunan jumlah pemudik Lebaran 2025 sebesar 24% dibandingkan tahun lalu.
• Perputaran uang selama libur Lebaran 2025 diprediksi lebih rendah dibandingkan tahun 2024.
• Desakan kepada pemerintah untuk memastikan distribusi bansos tepat waktu dan tepat sasaran.
• Fokus pada penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
• Komitmen DPR RI untuk mengawal kebijakan bansos demi kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya penurunan jumlah pemudik dan proyeksi perputaran ekonomi yang lebih rendah, pemerintah perlu lebih responsif dan adaptif dalam merespon kondisi ekonomi yang menantang. Penguatan program bansos, serta monitoring yang ketat dalam pendistribusiannya, merupakan salah satu upaya yang krusial untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan memenuhi kebutuhan mereka, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.