Penahanan Sekjen PDI-P: Kongres Partai Tetap Menunggu Arahan Megawati

Polemik penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, menimbulkan spekulasi mengenai percepatan penyelenggaraan Kongres PDI-P. Namun, politikus senior PDI-P, Adian Napitupulu, memberikan klarifikasi resmi terkait hal tersebut. Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025), Adian menegaskan bahwa keputusan terkait jadwal kongres sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait perubahan jadwal kongres yang sebelumnya direncanakan pada April 2025.

"Seluruh rangkaian proses internal partai, termasuk penentuan jadwal kongres, akan mengikuti arahan Ibu Megawati," tegas Adian. Ia menolak untuk berspekulasi lebih jauh dan memastikan semua keputusan akan disampaikan secara resmi oleh pimpinan partai. Adian juga enggan berkomentar mengenai rencana pergantian posisi Sekretaris Jenderal menyusul penahanan Hasto, menyatakan bahwa partai akan menunggu keputusan dari Ketua Umum. Sikap Adian ini mencerminkan struktur dan hierarki kepemimpinan yang kuat dalam internal PDI-P, di mana keputusan strategis sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum.

Situasi ini semakin menarik mengingat pernyataan-pernyataan Megawati Soekarnoputri sebelumnya. Pada beberapa kesempatan, ia telah menyinggung adanya upaya penggantian kepemimpinannya sebagai Ketua Umum. Pernyataan Megawati pada 10 Januari 2025 lalu misalnya, yang secara implisit menolak wacana tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Megawati menunjukkan sikap tegas dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada kadernya mengenai keinginan mereka untuk memiliki ketua umum baru, dan menolak secara langsung usulan salah satu kader, Niko Siahaan. Tanggapan kader-kader PDI-P yang secara serentak menolak wacana tersebut menunjukkan loyalitas dan kesolidan internal partai di tengah gejolak politik aktual.

Penahanan Hasto, meskipun menimbulkan pertanyaan publik terkait implikasinya terhadap jadwal kongres, tidak menunjukkan tanda-tanda kerenggangan di internal PDI-P. Sebaliknya, pernyataan-pernyataan resmi dari pihak partai justru menunjukkan kesatuan dan kepatuhan terhadap kepemimpinan Megawati. Dengan begitu, Kongres PDI-P diprediksi akan tetap berjalan sesuai dengan arah dan keputusan dari Ketua Umum, tanpa terpengaruh oleh perkembangan politik terkini.

Meskipun kongres masih menunggu keputusan resmi, isu ini akan terus menjadi sorotan publik, khususnya mengenai implikasi penahanan Hasto terhadap struktur kepemimpinan PDI-P di masa yang akan datang. Bagaimana Megawati akan menentukan langkah selanjutnya dan siapa yang akan menggantikan Hasto akan menjadi perhatian utama bagi pengamat politik dan publik luas. Kejelasan dari Ketua Umum diharapkan dapat menenangkan situasi dan menghindari berkembangnya spekulase yang dapat merugikan citra partai.