Reformasi BUMN dan Risiko Oligarki: Menilik Danantara dalam Bayang-Bayang Penguasa

Sejarah oligarki di Rusia pasca-Soviet memberikan pelajaran penting tentang bagaimana privatisasi BUMN dapat menjadi lahan subur bagi praktik korupsi dan kronisme. Transisi ekonomi yang tergesa-gesa, di mana aset negara dialihkan ke segelintir elite yang dekat dengan kekuasaan, menciptakan ketidaksetaraan dan distorsi pasar yang merugikan masyarakat luas. Pengalaman ini menjadi cermin bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang tengah berupaya mereformasi BUMN.

Indonesia, melalui revisi Undang-Undang BUMN dan pembentukan Danantara, berupaya meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan aset negara. Namun, muncul kekhawatiran bahwa langkah-langkah ini justru membuka celah bagi praktik serupa oligarki Rusia, di mana kepentingan politik penguasa mendominasi keputusan ekonomi. Untuk memahami potensi risiko ini, perlu ditelaah lebih dalam konteks historis dan praktik reformasi BUMN di negara lain.

Belajar dari Pengalaman Negara Lain

• Rusia: Privatisasi BUMN pasca-Soviet didorong oleh kebutuhan finansial pemerintah transisi. Namun, proses ini sarat dengan praktik KKN, di mana aset negara dialihkan ke segelintir elite yang dekat dengan Presiden Yeltsin. Akibatnya, lahir oligarki yang menguasai sektor-sektor strategis ekonomi dan memiliki pengaruh besar dalam politik.
• China: Belajar dari pengalaman Rusia dan Eropa Timur, China melakukan reformasi BUMN secara hati-hati. Pemerintah mempertahankan kendali atas sektor-sektor strategis, sementara sektor yang lebih kecil diprivatisasi. Reformasi ini juga melibatkan restrukturisasi perbankan dan pembentukan SASAC (State-Owned Assets Supervision and Administration Commission) untuk mengelola aset negara secara profesional.
• Singapura: Temasek Holdings, sebagai sovereign wealth fund (SWF) Singapura, menjadi model bagi banyak negara dalam pengelolaan aset negara. Temasek beroperasi secara profesional dan independen, dengan fokus pada investasi jangka panjang yang menguntungkan negara dan masyarakat.

Danantara: Antara Harapan dan Kekhawatiran

Pembentukan Danantara sebagai SWF Indonesia diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa aspek dari Danantara menimbulkan kekhawatiran:

• Pemisahan Keuangan BUMN: Upaya memisahkan keuangan BUMN dari keuangan negara dapat membuka celah bagi praktik korupsi dan kurangnya transparansi. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa PMN (Penyertaan Modal Negara) digunakan secara efektif dan akuntabel.
• Peran Kementerian BUMN: Kementerian BUMN seharusnya bertransformasi menjadi superholding yang mewakili negara sebagai pemegang saham BUMN. Namun, selama Kementerian BUMN masih merupakan jabatan politik, pengaruh politik akan tetap besar dalam pengelolaan BUMN.
• Potensi Konflik Kepentingan: Penempatan pejabat politik dalam jajaran direksi Danantara dapat menimbulkan konflik kepentingan. Keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, bukan hanya pertimbangan ekonomi.

Mencegah Terjadinya Oligarki

Untuk mencegah Danantara menjadi lahan subur bagi praktik oligarki, beberapa langkah penting perlu diambil:

• Memperjelas Pemisahan Peran: Negara sebagai regulator, pemegang saham, dan operator harus dipisahkan secara jelas, baik secara institusional maupun personal.
• Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pengambilan keputusan investasi Danantara harus transparan dan akuntabel. Pengawasan independen dari lembaga eksternal diperlukan untuk mencegah praktik korupsi.
• Menjunjung Tinggi Profesionalisme: Pengelolaan Danantara harus didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik. Keputusan investasi harus didasarkan pada analisis pasar dan potensi keuntungan, bukan preferensi politik.
• Memastikan Persaingan yang Sehat: Investasi Danantara tidak boleh menciptakan distorsi pasar atau mematikan pesaing. Persaingan yang sehat akan mendorong inovasi dan efisiensi.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan Danantara sebagai instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tanpa terjebak dalam praktik oligarki yang merugikan.

Kesimpulan

Reformasi BUMN melalui pembentukan Danantara adalah langkah strategis yang berpotensi meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, potensi risiko oligarki harus diwaspadai dan diantisipasi. Dengan belajar dari pengalaman negara lain dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Indonesia dapat memastikan bahwa Danantara benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite.