Menjelang potensi perbedaan dalam penentuan Hari Raya Idul Fitri 2025, organisasi Islam Muhammadiyah dan Komisi VIII DPR RI menyampaikan pesan penting mengenai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Meskipun harapan bersama adalah perayaan Idul Fitri secara serempak pada 31 Maret 2025, kedua belah pihak menekankan bahwa perbedaan dalam penetapan tanggal tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menjelaskan bahwa perbedaan dalam penentuan Idul Fitri adalah hal yang mungkin terjadi, bahkan diperkirakan terjadi sekali dalam setiap empat tahun. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan, yaitu hisab (perhitungan astronomi) dan ru'yah (pengamatan hilal atau bulan sabit). Anwar Abbas menekankan pentingnya menyikapi perbedaan ini dengan bijaksana dan menghindari reaksi berlebihan.

"Kita berharap agar Idul Fitri bisa bersamaan, tapi jika berbeda pun tidak masalah," ujar Anwar Abbas, seraya menambahkan bahwa perbedaan pendapat semacam ini termasuk dalam kategori majalul ikhtilaf atau ruang perbedaan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh umat Islam untuk mengedepankan toleransi dan menghindari emosi dalam menyikapi perbedaan ini.

Anwar Abbas juga menyoroti peran pemerintah dalam menyikapi potensi perbedaan ini. Ia berharap pemerintah tetap menghormati perbedaan yang mungkin terjadi dan tidak memihak salah satu pendapat. Menurutnya, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya.

Senada dengan Muhammadiyah, Komisi VIII DPR RI juga menyampaikan harapan agar Idul Fitri 2025 dapat dirayakan secara serempak pada 31 Maret. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengungkapkan bahwa harapan ini sejalan dengan pelaksanaan puasa Ramadhan 2025 yang juga dimulai secara serempak. Ia berharap agar keputusan Kementerian Agama (Kemenag) nantinya dapat diterima oleh semua pihak.

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin sebelumnya telah memprediksi bahwa Idul Fitri 2025 berpotensi jatuh pada 31 Maret 2025. Prediksi ini tentu menjadi harapan bagi umat Islam di Indonesia untuk dapat merayakan hari kemenangan secara bersamaan.

Namun demikian, baik Muhammadiyah maupun DPR RI menyadari bahwa perbedaan pendapat dalam penentuan Idul Fitri adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, pesan toleransi dan saling menghormati menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Perbedaan dalam penentuan Idul Fitri adalah hal yang mungkin terjadi karena perbedaan metode hisab dan ru'yah.
• Muhammadiyah dan DPR RI menekankan pentingnya toleransi dan menghindari reaksi berlebihan dalam menyikapi perbedaan ini.
• Pemerintah diharapkan untuk menghormati perbedaan yang mungkin terjadi dan tidak memihak salah satu pendapat.
• Persatuan dan kesatuan umat Islam harus tetap dijaga meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan Idul Fitri.
• Prediksi BRIN menunjukkan potensi Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025, yang diharapkan dapat dirayakan secara serempak.

Dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati, diharapkan umat Islam di Indonesia dapat menyambut Idul Fitri 2025 dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan, meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan tanggalnya.