Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, sorotan tajam tertuju pada kesiapan moda transportasi laut dalam mengantisipasi lonjakan arus mudik. Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menekankan urgensi pengawasan ketat terhadap operasional kapal laut guna menjamin keselamatan dan kenyamanan para pemudik.

Irine Yusiana Roba Putri menyatakan, “Kapal laut merupakan pilihan utama bagi masyarakat yang hendak mudik, terutama di wilayah kepulauan yang minim infrastruktur jalan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kapal yang beroperasi laik jalan, aman, dan nyaman bagi seluruh penumpang.”

Legislator tersebut memprediksi adanya peningkatan signifikan jumlah penumpang kapal penyeberangan hingga 50% dibandingkan dengan periode mudik Lebaran tahun sebelumnya. Peningkatan ini, menurutnya, menuntut perhatian ekstra dari pemerintah.

“Lonjakan penumpang berpotensi meningkatkan risiko keselamatan, terutama jika pengawasan terhadap jumlah penumpang dan muatan tidak dilakukan secara ketat,” ungkapnya.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian Irine adalah:

• Kelaikan Kapal: Irine menyoroti masih adanya kapal-kapal tua yang beroperasi tanpa perawatan optimal. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kendala teknis di tengah pelayaran, seperti mesin mogok atau kebocoran.
• Pengawasan Ketat: Ia mendesak pemerintah untuk memberlakukan sanksi tegas bagi operator kapal yang melanggar aturan keselamatan, termasuk pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran serius.
• Tarif Tiket: Irine meminta agar pemerintah mengawasi harga tiket kapal agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencegah praktik percaloan atau penipuan.
• Fasilitas Keselamatan: Ketersediaan alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci dalam jumlah yang memadai untuk seluruh penumpang juga menjadi perhatian utama.

• Kondisi Cuaca: Irine menekankan pentingnya koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mendapatkan informasi peringatan dini terkait potensi cuaca buruk yang dapat membahayakan pelayaran. Ia juga meminta agar operasi kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan dihentikan.

• Penambahan Armada: Irine mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk berkoordinasi dengan operator kapal dalam rangka penambahan jumlah armada guna mengurangi kepadatan penumpang dan mencegah overcapacity.

• Infrastruktur Pelabuhan: Peningkatan infrastruktur pelabuhan, seperti ruang tunggu dan sistem antrean tiket, juga dinilai penting untuk menunjang kelancaran arus mudik.

Irine mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin keselamatan para pemudik yang menggunakan transportasi laut. Dengan pengawasan ketat, memastikan kelaikan kapal, serta meningkatkan fasilitas dan regulasi, risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah preventif ini bukan hanya demi keselamatan, tetapi juga untuk memastikan mudik menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bebas dari insiden yang membahayakan jiwa.

"Jangan sampai terjadi kelebihan kapasitas penumpang maupun muatan barang yang dapat membahayakan keselamatan," pungkasnya.