Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan kinerja keuangan yang solid pada tahun anggaran 2024, dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 85,2 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen Pemprov DKI dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Kenaikan APBD ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Ibukota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta pada hari Rabu, 26 Maret 2025. Penyerahan LKPD ini merupakan bagian dari siklus akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Kami melaporkan bahwa total APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 85,20 triliun," ujar Rano dalam sambutannya. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp 5,64 triliun atau 7,09 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp 79,56 triliun.

Realisasi Anggaran dan Pertumbuhan Aset

Rano menjelaskan bahwa dari total APBD Rp 85,2 triliun tersebut, realisasi penerimaan mencapai Rp 82,29 triliun atau 96,59 persen. Sementara itu, realisasi pengeluaran mencapai Rp 77,86 triliun atau 91,38 persen. Tingkat realisasi ini menunjukkan kemampuan Pemprov DKI dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Selain itu, total aset Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2024 tercatat mencapai Rp 746,39 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp 30,89 triliun atau 4,32 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 715,50 triliun. Peningkatan aset ini mencerminkan investasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam berbagai bidang pembangunan.

Predikat WTP dan Komitmen Akuntabilitas

Prestasi lain yang diraih oleh Pemprov DKI Jakarta adalah keberhasilan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD Tahun Anggaran 2023. Predikat ini merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemprov DKI telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

"Keberhasilan ini sekaligus menjadi tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah," tegas Rano. Pemprov DKI berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jakarta.

Rincian Penting:

• Total APBD Perubahan 2024: Rp 85,20 triliun
• Kenaikan dari APBD Perubahan 2023: 7,09% (Rp 5,64 triliun)
• Realisasi Penerimaan: Rp 82,29 triliun (96,59%)
• Realisasi Pengeluaran: Rp 77,86 triliun (91,38%)
• Total Aset Pemprov DKI (31 Desember 2024): Rp 746,39 triliun
• Peningkatan Aset dari 2023: 4,32% (Rp 30,89 triliun)
• Opini Audit: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas, Pemprov DKI Jakarta optimis dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Jakarta menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera.