Sekolah Rakyat: Inisiatif Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan dan Kemiskinan

Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan peluncuran program ambisius bernama Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan anak-anak dari desil 1 hingga desil 3 Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSE), kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai miskin dan sangat miskin.

Latar Belakang dan Tujuan

Inisiatif Sekolah Rakyat muncul sebagai respons terhadap data yang mengkhawatirkan mengenai tingkat putus sekolah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan angka putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2023/2024. Selain itu, mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau bahkan lebih rendah. Data Kemendikbud pada Januari 2025 mencatat lebih dari 700 ribu siswa SMP lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Hal ini menggambarkan adanya permasalahan struktural yang menghambat mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan.

Presiden Prabowo secara eksplisit menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak boleh terperangkap dalam siklus kemiskinan. Beliau menekankan pentingnya memberdayakan mereka melalui pendidikan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Konsep dan Implementasi

Sekolah Rakyat akan beroperasi dengan konsep asrama, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan dukungan komprehensif bagi siswa. Program ini akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, dengan kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang. Untuk bisa masuk dalam program ini, siswa harus memenuhi kriteria khusus:

• Berasal dari keluarga desil 1 hingga 3 (miskin dan sangat miskin).
• Memiliki minat yang kuat untuk bersekolah.
• Lulus tes akademik sebagai syarat seleksi.

Saat ini, pemerintah telah menyiapkan 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi dan menargetkan untuk meresmikan puluhan sekolah lagi dalam tiga bulan mendatang. Rencananya, pemerintah akan membangun 200 Sekolah Rakyat secara bertahap, dengan harapan setiap kabupaten di Indonesia memiliki sekolah berasrama dalam lima tahun ke depan. Setiap sekolah ditargetkan untuk menampung sekitar 1.000 siswa.

Lokasi dan Model Pembangunan

Sekolah Rakyat akan didirikan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Pemerintah menerapkan dua model pembangunan:

1. Revitalisasi Aset: Memanfaatkan aset yang sudah ada dari Kementerian Sosial, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan swasta. Aset ini akan direnovasi untuk memenuhi standar sekolah dan asrama.
2. Pembangunan Baru: Membangun kompleks sekolah baru di lahan seluas 5-10 hektar yang disediakan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, atau swasta. Kompleks ini akan mencakup gedung sekolah, asrama putra dan putri, kantor, perumahan guru, serta fasilitas pendukung seperti ruang terbuka hijau, sarana olahraga, klinik, tempat ibadah, dan laboratorium.

Kurikulum dan Tenaga Pengajar

Pemerintah sedang mempertimbangkan dua opsi kurikulum untuk Sekolah Rakyat. Opsi pertama adalah kurikulum yang didesain oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang berstandar internasional dan diterapkan di sekolah unggulan Garuda. Opsi kedua adalah kurikulum nasional yang saat ini berlaku di sekolah-sekolah di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, Sekolah Rakyat membutuhkan sekitar 60.000 guru. Pemerintah sedang membahas skema perekrutan yang melibatkan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru-guru bersertifikasi yang telah lulus pendidikan profesi guru. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat setara dengan sekolah-sekolah lainnya.

Implikasi dan Tantangan

Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan bangsa.

Namun, implementasi program ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup, infrastruktur yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, koordinasi yang baik antar berbagai kementerian dan lembaga terkait juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.