Banjir Jabodetabek: Kolaborasi Antar-Pemerintah Menjadi Kunci Penanganan dan Pencegahan

Bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, termasuk Tangerang Raya, pada awal Maret 2025, telah menyoroti urgensi kerjasama antar-pemerintah dalam penanganan bencana dan perencanaan tata ruang yang komprehensif. Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan banjir yang kompleks dan berdampak luas ini. Pernyataan ini disampaikan beliau di DPRD Kabupaten Tangerang pada Rabu, 5 Maret 2025.

Gubernur Soni menegaskan bahwa penanganan banjir di Tangerang Raya tidak bisa dilakukan secara parsial. "Masalah ini menuntut koordinasi yang erat, mengingat dampaknya yang lintas wilayah," ujarnya. Beliau menambahkan bahwa komunikasi intensif dengan Pemprov DKI Jakarta dan daerah perbatasan merupakan langkah krusial. Prioritas utama saat ini, menurutnya, adalah memberikan bantuan kepada para korban banjir. Upaya ini akan menjadi fokus utama koordinasi antar-pemerintah.

Lebih lanjut, Gubernur Soni menyoroti permasalahan alih fungsi lahan di wilayah Tangerang yang padat penduduk. Beliau mengakui kompleksitas situasi ini, menyatakan bahwa solusi yang tepat harus dipertimbangkan matang agar tidak merugikan warga yang telah bermukim di lokasi rawan banjir. "Kita harus mencari solusi yang bijak, memastikan pelayanan terbaik bagi warga, termasuk dalam situasi bencana," tegasnya. Pendekatan yang sensitif dan terencana menjadi penting dalam menangani masalah ini.

Penanganan warga di bantaran kali juga memerlukan kajian bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Banten, Pemkab/Pemkot Tangerang, dan Balai Besar Wilayah Sungai. Gubernur Soni menekankan perlunya diskusi dan kolaborasi untuk menemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. "Semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik," tandasnya. Koordinasi yang solid menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah ini.

Beberapa solusi jangka pendek yang diusulkan Gubernur Soni antara lain pengerukan sungai. Namun, beliau juga menekankan pentingnya mengatasi akar permasalahan. "Banyak sungai yang belum diturap, banyak yang dangkal, dan ini harus kita selesaikan bersama," jelasnya. Solusi jangka panjang, menurutnya, harus mencakup perencanaan tata ruang yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencegah terulangnya bencana banjir di masa mendatang.

Banjir yang terjadi pada awal Maret 2025 diakibatkan oleh intensitas hujan tinggi yang berlangsung selama beberapa hari. Hujan deras tersebut telah mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Kabupaten Tangerang terendam banjir. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kerja sama dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan:

• Pengerukan sungai secara terpadu.
• Kajian komprehensif mengenai alih fungsi lahan.
• Penetapan regulasi yang tegas terkait pembangunan di daerah rawan banjir.
• Peningkatan sistem peringatan dini banjir.
• Penguatan kerjasama antar instansi pemerintah terkait.
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana banjir.

Kesimpulannya, penanganan banjir di Jabodetabek memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif. Koordinasi antar-pemerintah, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini secara efektif dan membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.