Pemprov Papua Dukung Penuh PSU; Anggaran APBD Disiapkan, Koordinasi dengan Kemendagri Dilakukan

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 24 Februari 2025, terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua pada Agustus 2025 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kelancaran proses tersebut. Pemprov dengan tegas menekankan pentingnya penyiapan anggaran yang efisien dan efektif untuk menjamin keberhasilan PSU. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, telah menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua untuk segera merampungkan proposal anggaran yang komprehensif.

Langkah Pemprov Papua ini menunjukkan kesiapan dan proaktifitas dalam menghadapi pelaksanaan PSU. Usai penyusunan proposal oleh KPU Papua, selanjutnya akan dilakukan penelaahan oleh tim anggaran pemerintah provinsi sebelum ditetapkan secara resmi. Sumber pendanaan PSU dipastikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua. Namun, guna mengantisipasi potensi kendala finansial dan memastikan pelaksanaan PSU berjalan optimal, Pemprov Papua menyatakan akan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Koordinasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan dukungan tambahan pendanaan dari pemerintah pusat, sekaligus sebagai upaya untuk meminimalisir beban APBD Provinsi Papua.

Gubernur Limbong juga menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran PSU. Beliau secara tegas meminta agar seluruh pihak terkait untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak esensial. Sebagai contoh, beliau menginstruksikan agar rapat-rapat koordinasi terkait PSU dilakukan di kantor pemerintahan, bukan di hotel, sebagai langkah penghematan. Komitmen Pemprov Papua terhadap efisiensi anggaran ini tidak hanya sebatas instruksi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kelancaran PSU.

Pemprov Papua menyadari pentingnya keberhasilan PSU sebagai bagian dari proses demokrasi yang kredibel dan akuntabel di Provinsi Papua. Oleh karena itu, dukungan penuh terhadap KPU Papua, termasuk dalam hal penyediaan anggaran dan koordinasi dengan pihak terkait, akan terus diberikan. Langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil oleh Pemprov Papua menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar, tertib, dan efisien, sekaligus menjadi contoh penggunaan anggaran yang bertanggung jawab dan transparan.

Berikut poin-poin penting terkait langkah Pemprov Papua dalam mendukung PSU:

• Instruksi kepada KPU Papua untuk segera menyusun proposal anggaran.
• Penelaahan proposal anggaran oleh tim anggaran Pemprov Papua.
• Sumber dana utama dari APBD Provinsi Papua.
• Koordinasi dengan Kemendagri untuk mencari solusi pendanaan tambahan.
• Penekanan pada efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran.
• Komitmen penuh untuk memastikan PSU berjalan lancar, tertib, dan efisien.