Efisiensi Anggaran: KPK Ajak Kepala Daerah Minimalisir Protokoler

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, dalam peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025), menyerukan efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah. Setyo menekankan pentingnya pengurangan protokol berlebihan sebagai salah satu langkah nyata menuju efisiensi yang lebih optimal. Acara tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, baik secara langsung maupun daring.

Setyo memaparkan bahwa KPK sendiri telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sejak lama, termasuk dengan membatasi jumlah rombongan protokol bagi para pimpinannya. "KPK telah menerapkan efisiensi sejak lama, bahkan sejak saya menjabat pada 2018. Kami tidak memiliki rombongan protokol yang besar," tegasnya. Ia kemudian menggarisbawahi perlunya kepala daerah mencontoh praktik efisiensi tersebut dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, khususnya dalam hal protokol kenegaraan.

Lebih lanjut, Setyo menjabarkan contoh konkret tentang pengeluaran yang dapat ditekan. "Pengurangan jumlah staf protokol merupakan bagian penting dari efisiensi. Terlalu banyaknya staf pendukung, seperti protokol, ajudan, asisten, operator, pengemudi, dan lainnya, akan meningkatkan biaya perjalanan dinas secara signifikan," jelasnya. Ia memberikan ilustrasi sederhana, dengan menyebut pengalaman pribadinya yang hanya didampingi satu orang ketika menghadiri acara di Magelang. "Saya pergi ke Magelang hanya berdua saja, dan semuanya berjalan lancar tanpa masalah. Bayangkan, berapa banyak biaya perjalanan dinas yang dapat dihemat jika praktik ini diterapkan secara luas," tambahnya. Pernyataan ini menekankan bahwa efisiensi tidak selalu mengorbankan keamanan dan kelancaran kegiatan.

Setyo berharap imbauan ini akan direspons positif oleh pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Penghematan biaya protokoler dapat menjadi contoh nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel. Harapannya, langkah ini akan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia untuk mengedepankan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Berikut beberapa poin penting terkait imbauan efisiensi anggaran dari KPK:

• Pengurangan jumlah staf protokol.
• Penghematan biaya perjalanan dinas.
• Alokasi dana yang lebih besar untuk program pembangunan.
• Pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel.

KPK berharap dengan adanya imbauan ini, pemerintah daerah dapat semakin meningkatkan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat luas.