Yogyakarta: Industri Hotel di Ujung Tanduk, PHK Mengintai Dampak Sepinya Okupansi Libur Lebaran

Gelombang kebahagiaan Lebaran tahun ini tidak dirasakan oleh para pelaku industri perhotelan di Yogyakarta. Alih-alih meraup keuntungan dari lonjakan wisatawan, mereka justru dihadapkan pada kenyataan pahit: tingkat hunian kamar (okupansi) yang jauh dari harapan.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi ini. Penurunan okupansi yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bisnis perhotelan. Bahkan, PHRI DIY tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah berat, yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, jika situasi tidak membaik dalam tiga bulan ke depan.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, memberikan gambaran jelas mengenai penurunan yang terjadi. Ia mencontohkan, pada periode libur Lebaran tahun ini, tingkat reservasi kamar hotel jauh tertinggal dibandingkan tahun sebelumnya.

"Reservasi tanggal 28 Maret hingga 1 April baru mencapai 20 persen. Kemudian, tanggal 1 hingga 6 April hanya 40 persen. Angka ini belum menunjukkan pergerakan yang signifikan hingga saat ini," ujarnya saat dihubungi awak media, Senin (24/3/2025).

Deddy menambahkan bahwa pada periode yang sama tahun 2024, tingkat reservasi sudah mencapai 40 hingga 70 persen pada H-7 hingga H-5 Lebaran. Perbedaan yang mencolok ini menunjukkan adanya penurunan drastis minat masyarakat untuk menginap di hotel selama libur Lebaran tahun ini.

Padahal, para pengusaha hotel dan restoran sangat mengharapkan momen libur Lebaran untuk mendongkrak pendapatan setelah periode sepi sebelumnya. Deddy menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan lesunya okupansi hotel di Yogyakarta, di antaranya:

• Larangan study tour: Kebijakan ini berdampak signifikan pada penurunan jumlah rombongan pelajar yang menginap di hotel.
• Efisiensi anggaran: Secara global, banyak perusahaan dan individu yang melakukan efisiensi anggaran, termasuk dalam hal perjalanan dan akomodasi.
• Krisis ekonomi global: Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Efisiensi dan Ancaman PHK: Pilihan Sulit bagi Pengusaha Hotel

Menghadapi situasi yang sulit ini, para pengusaha hotel dan restoran terpaksa mengambil langkah-langkah efisiensi untuk menekan biaya operasional. Salah satunya adalah dengan mengurangi jam kerja sebagian karyawan.

"Pengurangan jam kerja memang masih kami lakukan di masa Lebaran. Tapi pengurangan jam itu kan bukan PHK, kalau peningkatan okupansi ya kita panggil lagi," ungkap Deddy.

Deddy menjelaskan bahwa pengurangan jam kerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing hotel dan restoran. Karyawan tidak masuk setiap hari, melainkan hanya saat dibutuhkan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah PHK. Meskipun demikian, ia tidak menampik kemungkinan terjadinya PHK jika kondisi perekonomian tidak menunjukkan perbaikan dalam tiga bulan ke depan.

"Pengurangan jam itu nggak setiap hari dia masuk, melihat kebutuhan dari hotel maupun resto yang ada. Tapi kita tidak melakukan PHK, tapi ancaman kalau 3 bulan ke depan itu tidak ada perbaikan, alternatif PHK harus kami lakukan," imbuhnya.

Saat ini, setidaknya ada 45 hotel dan restoran anggota PHRI di DIY yang telah melakukan pengurangan jam kerja karyawan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dua minggu sebelumnya, yang hanya 12 hotel. Deddy mengakui bahwa ada juga hotel dan restoran yang melakukan pengurangan jam kerja secara tidak resmi.

"Itu laporan pengurangan secara resmi, kalau yang tidak resmi kan juga banyak. Kita nggak menyalahkan temen-temen, mereka tetap bertahan. Mereka dapat gaji itu kan dari tamu, kalau tamunya sepi kan kita nggak kuat," pungkasnya.

Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi industri perhotelan di Yogyakarta. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pelaku industri, untuk mencari solusi agar sektor ini dapat bertahan dan kembali bangkit.

Artikel ini telah naik di detikJogja.