Konservasi Pesisir Derawan: Skema Pendanaan Berkelanjutan Jadi Kunci

Kepulauan Derawan, surga keanekaragaman hayati laut di Kalimantan Timur, kini memasuki era baru konservasi. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), bersama mitra strategis, menggagas skema pendanaan berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS). Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan kawasan yang efektif dan berkesinambungan.

Irhan Hukmaidy, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur, menekankan bahwa pendanaan berkelanjutan merupakan tantangan utama dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ketergantungan pada sumber dana yang tidak stabil dapat menghambat upaya pelestarian dan pemulihan ekosistem yang rapuh.

Pentingnya KKP3K-KDPS

Kepulauan Berau, tempat KKP3K-KDPS berada, adalah jantung keanekaragaman hayati laut dunia dan bagian dari Segitiga Terumbu Karang. Dengan luas 285.548,95 hektare, kawasan ini menjadi jalur migrasi penting bagi biota laut dan wilayah perikanan yang bernilai ekonomi tinggi.

Untuk menjamin kelangsungan pendanaan, KKP3K-KDPS menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Skema ini memberikan fleksibilitas kepada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) untuk mengelola pendapatan dari tarif jasa lingkungan secara langsung, tanpa bergantung pada anggaran APBD.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengapresiasi dukungan YKAN dalam proses penerapan PPK-BLUD. Beliau menegaskan bahwa sektor kelautan, termasuk pariwisata dan perikanan, merupakan sumber pendapatan utama Kalimantan Timur.

Fleksibilitas BLUD

Dengan skema BLUD, UPTD KKP3K-KDPS dapat merekrut staf profesional non-PNS sesuai kebutuhan pengelolaan kawasan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan selanjutnya mencakup bimbingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan penilaian kelayakan BLUD pada April 2025. Diharapkan, BLUD dapat ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur pada Mei 2025.

Dukungan Program Koralestari

Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menyatakan komitmen untuk mendukung pendanaan konservasi dan restorasi terumbu karang melalui Program Terumbu Karang Lestari (Koralestari), yang didanai oleh Global Fund for Coral Reefs.

Ilman menekankan pentingnya KKP3K-KDPS dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan sistem pendanaan yang berkelanjutan. YKAN siap mendukung proses penerapan BLUD sebagai model pengembangan lembaga pengelola kawasan konservasi yang efektif.

Manfaat Penerapan BLUD

Penerapan BLUD membawa sejumlah manfaat signifikan bagi pengelolaan KKP3K-KDPS, diantaranya:

• Otonomi Keuangan: UPTD memiliki otonomi dalam mengelola pendapatan yang dihasilkan dari kawasan konservasi, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada APBD.
• Efisiensi: Proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan fleksibel, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan operasional dan program konservasi.
• Profesionalisme: UPTD dapat merekrut tenaga profesional non-PNS sesuai kebutuhan, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan.
• Transparansi: Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.
• Keberlanjutan: Dengan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan, program konservasi dan pengelolaan kawasan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Dengan dukungan dari berbagai pihak dan penerapan skema pendanaan yang inovatif, masa depan konservasi pesisir Kepulauan Derawan tampak semakin cerah.