Luhut Binsar Pandjaitan Akan Sampaikan Keluhan Investor Asing ke Prabowo Terkait Rumitnya Regulasi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana melaporkan permasalahan regulasi yang menghambat investasi di Indonesia kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Langkah ini diambil setelah Luhut mendengarkan secara langsung keluhan dari berbagai kamar dagang internasional mengenai kompleksitas dan ketidakpastian regulasi yang menghambat bisnis mereka.

Dalam pertemuan dengan perwakilan dari American Chamber of Commerce (AmCham), British Chamber of Commerce (BritCham), Korean Chamber of Commerce (KoCham), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Luhut mengumpulkan berbagai masukan mengenai tantangan yang dihadapi investor asing dan domestik. Fokus utama dari keluhan tersebut adalah mengenai banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan seringkali berubah, menciptakan iklim investasi yang tidak pasti.

"Pertemuan ini sangat penting untuk memahami secara langsung dinamika dunia usaha," ujar Luhut melalui akun Instagram pribadinya. Ia menambahkan bahwa para pengusaha menyampaikan keresahan mereka terkait regulasi yang seringkali menghambat investasi dan mengganggu rencana ekspansi bisnis.

Permasalahan Regulasi yang Dikeluhkan Investor

• Ketidakpastian Regulasi: Investor mengeluhkan perubahan regulasi yang seringkali mendadak dan tidak terprediksi, sehingga menyulitkan perencanaan bisnis jangka panjang.
• Kompleksitas Regulasi: Terlalu banyak regulasi dengan proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit meningkatkan biaya operasional dan memperlambat investasi.
• Ketidakharmonisan Antar-Kementerian: Kebijakan yang berbeda-beda antar kementerian menciptakan kebingungan dan mempersulit koordinasi dalam menjalankan bisnis.

Luhut menyadari bahwa permasalahan ini tidak hanya menghambat investor baru yang ingin masuk ke Indonesia, tetapi juga berdampak negatif bagi investor yang telah lama berinvestasi di tanah air. Para investor berharap adanya penyederhanaan regulasi, harmonisasi kebijakan antar kementerian, dan kepastian hukum yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah ini, Luhut berencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan investasi. Ia juga akan melaporkan temuan-temuan ini kepada Prabowo sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih strategis.

"Deregulasi adalah kunci. Jika aturan terlalu berbelit, transformasi ekonomi akan berjalan lambat. Inilah yang membuat reformasi struktural menjadi prioritas utama kami," tegas Luhut.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Luhut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.

"Kolaborasi yang erat, keinginan untuk mendengar, serta keberanian untuk berbenah adalah kunci agar Indonesia terus menjadi rumah yang ramah bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkas Luhut.