Kontroversi Thaksin Shinawatra di Dewan Penasihat Danantara: Peluang atau Risiko?

Penunjukan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, sebagai anggota Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah memicu perdebatan di kalangan ekonom dan pengamat politik. Keputusan ini mengundang sorotan tajam mengingat rekam jejak Thaksin yang penuh kontroversi selama menjabat sebagai pemimpin Thailand.

Rekam Jejak Kontroversial Thaksin Shinawatra

Thaksin Shinawatra, yang memimpin Thailand dari tahun 2001 hingga 2006, dikenal dengan kebijakan ekonomi populis yang dikenal sebagai "Thaksinomics." Kebijakan ini diklaim berhasil memulihkan ekonomi Thailand pasca krisis finansial Asia 1997. Namun, masa jabatannya juga diwarnai dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia, yang berujung pada kudeta militer pada tahun 2006. Reputasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan dampak negatif terhadap kepercayaan investor.

Ekonom Yanuar Rizky mengungkapkan kekhawatirannya bahwa keterlibatan Thaksin dalam Danantara dapat menciptakan konflik kepentingan. "Dia juga pebisnis yang kena pasal transaksi konflik kepentingan di negaranya di Thailand," ujarnya. Rizky menambahkan bahwa reputasi kontroversial Thaksin dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap Danantara.

Peluang yang Mungkin Ditawarkan Thaksin

Namun, pandangan berbeda diungkapkan oleh Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia berpendapat bahwa pengalaman, jaringan luas, dan pengaruh Thaksin dapat memberikan keuntungan strategis bagi Danantara. Terlebih lagi, putri Thaksin, Paethongtarn Shinawatra, saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand, yang dapat membuka pintu bagi kerjasama investasi yang lebih erat antara Indonesia dan Thailand.

"Tergantung pintar-pintarnya kita memanfaatkan dan menempatkan mereka," kata Wijayanto. Ia menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada politisasi dalam Danantara dan menghindari penugasan yang tidak perlu yang dapat membebani badan tersebut.

Tantangan Mengelola Nama Besar

Wijayanto juga menyoroti tantangan dalam mengelola nama-nama besar di Dewan Penasihat Danantara. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa para penasihat ini memberikan kontribusi maksimal bagi Danantara, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk menggandeng mereka tidaklah murah.

Keputusan memasukkan Thaksin Shinawatra ke dalam Dewan Penasihat Danantara merupakan langkah berani yang penuh dengan potensi risiko dan peluang. Pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dalam mengelola keterlibatan Thaksin, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari pengalaman dan jaringannya.

Kesimpulan

Kehadiran Thaksin Shinawatra di Danantara menjadi ujian bagi Indonesia dalam memanfaatkan tokoh kontroversial dengan rekam jejak yang kompleks. Dengan pengelolaan yang tepat, peluang yang ada dapat dimaksimalkan untuk kemajuan investasi di Indonesia. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, risiko reputasi dan konflik kepentingan dapat merugikan Danantara dan citra Indonesia di mata investor global.

• Pentingnya Tata Kelola yang Baik: Pemerintah harus memastikan tata kelola yang baik dan transparan di Danantara untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat dari kehadiran Thaksin.
• Fokus pada Kepentingan Nasional: Setiap keputusan investasi harus didasarkan pada kepentingan nasional dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
• Komunikasi yang Efektif: Pemerintah perlu mengkomunikasikan secara efektif kepada publik dan investor mengenai peran dan tanggung jawab Thaksin di Danantara.