Sodetan Kali Bekasi: Solusi Jangka Panjang Atasi Banjir Bekasi yang Kian Parah

Banjir yang melanda wilayah Bekasi beberapa hari terakhir, yang bahkan dinilai lebih parah dari banjir 2020, kembali menyoroti urgensi penyelesaian proyek sodetan Kali Bekasi. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan proyek tersebut sebagai langkah strategis dalam mengurangi dampak bencana banjir yang terjadi secara periodik, khususnya banjir besar yang terjadi setiap lima tahun sekali. Hasil peninjauan langsung ke lokasi bencana menguatkan urgensi ini, dengan kerusakan dan dampak ekonomi yang signifikan akibat tingginya genangan air hingga mencapai 150-200 sentimeter di sejumlah wilayah, merendam lebih dari 150 rumah di Kota dan Kabupaten Bekasi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan dampak yang meluas, memaksa evakuasi warga menggunakan perahu karet.

Sudjatmiko menekankan pentingnya percepatan pembangunan sodetan Kali Bekasi, mencakup keseluruhan tahapan proyek (tahapan 1 hingga 7). Ia menjelaskan bahwa keterlambatan penyelesaian proyek ini berkontribusi pada kerugian ekonomi yang signifikan akibat lumpuhnya aktivitas masyarakat dan bisnis di Bekasi. Selain itu, ia juga menyoroti permasalahan sistem drainase dan tata ruang yang dinilai kurang optimal dan memperparah dampak banjir. Perbaikan sistem drainase dan tata ruang ini, menurut Sudjatmiko, merupakan investasi penting untuk mitigasi bencana jangka panjang. Selain pembangunan infrastruktur, Sudjatmiko juga menyarankan pemerintah untuk mengeksplorasi teknologi modifikasi cuaca sebagai upaya jangka pendek untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah Jabodetabek, guna meminimalisir dampak banjir. Langkah ini dipandang sebagai tindakan komplementer dalam menghadapi situasi darurat dan mengurangi beban dampak banjir hingga proyek sodetan rampung.

Lebih lanjut, Sudjatmiko memaparkan bahwa kegagalan dalam menyelesaikan sodetan Kali Bekasi bukan hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Ribuan warga terdampak, aktivitas ekonomi terhenti, dan biaya pemulihan yang tinggi menjadi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memprioritaskan proyek ini dan memastikan alokasi anggaran yang cukup serta pengawasan yang ketat untuk memastikan penyelesaian tepat waktu dan berkualitas. Kegagalan dalam mengelola proyek ini akan berdampak fatal bagi warga Bekasi dan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat dalam melindungi keselamatan dan kesejahteraan warganya.

Sebagai kesimpulan, penanganan banjir di Bekasi membutuhkan pendekatan terintegrasi yang melibatkan pembangunan infrastruktur, perbaikan sistem drainase dan tata ruang, serta langkah-langkah mitigasi jangka pendek seperti teknologi modifikasi cuaca. Sodetan Kali Bekasi harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Keberhasilan proyek ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari bencana banjir dan memastikan kelangsungan perekonomian daerah.