Aksi Brutal KKB di Papua: DPR Desak Evaluasi Strategi Pengamanan dan Perlindungan Warga Sipil

Gelombang Kecaman Atas Serangan KKB, Strategi Pengamanan Papua Jadi Sorotan

Aksi keji Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyasar guru dan tenaga kesehatan (nakes) di Papua memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, lantang menyerukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi dan merancang ulang strategi pengamanan di wilayah Papua. Desakan ini muncul sebagai respons atas serangan brutal yang tidak hanya merenggut nyawa para pekerja kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat.

"Kami mendesak pemerintah dan TNI untuk mendesain ulang strategi pengamanan di Papua yang lebih terintegrasi, efektif, dan efisien, terutama dalam perlindungan bagi tenaga guru, nakes, serta warga sipil," tegas Amelia, Senin (24/3/2025). Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh aksi teror dan harus menjamin keamanan seluruh warga negara, termasuk mereka yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua.

Serangan terhadap guru dan nakes, yang notabene adalah garda terdepan pembangunan dan pelayanan publik, dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Amelia menekankan bahwa perbuatan KKB tersebut telah melampaui batas perikemanusiaan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita semua sepakat keberadaan guru dan nakes di Papua adalah untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat Papua. Ini tindakan keji, bukan lagi serangan biasa, tapi sudah menjadi ancaman bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI," ujarnya.

Evakuasi dan Trauma Healing

Pasca-serangan tragis di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, pemerintah bergerak cepat mengevakuasi 46 guru dan tenaga kesehatan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Sentani, Kabupaten Jayapura. Evakuasi ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi para pekerja kemanusiaan dari potensi serangan susulan.

Namun, evakuasi saja tidak cukup. Amelia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan dukungan psikologis dan penanganan trauma bagi para korban dan keluarga mereka. Ia menegaskan bahwa para guru dan nakes yang bertugas di Papua adalah bagian dari tugas negara dan berhak mendapatkan perlindungan serta dukungan penuh.

Daftar Tuntutan dan Harapan:

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi sorotan dalam menyikapi situasi di Papua:

  • Evaluasi Strategi Pengamanan: Mendesak TNI untuk meninjau ulang dan meningkatkan efektivitas strategi pengamanan di Papua, dengan fokus pada perlindungan warga sipil.
  • Perlindungan Guru dan Nakes: Memastikan keamanan dan keselamatan para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah rawan konflik.
  • Penanganan Trauma: Memberikan dukungan psikologis dan penanganan trauma bagi para korban dan keluarga mereka.
  • Peningkatan Kehadiran Pemerintah: Meningkatkan kehadiran dan peran aktif pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan di Papua.
  • Pemberantasan KKB: Menindak tegas dan memberantas aksi-aksi KKB yang mengganggu stabilitas dan keamanan di Papua.

Insiden ini menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam menyelesaikan permasalahan di Papua secara komprehensif dan berkelanjutan. Perlindungan terhadap warga sipil, peningkatan kesejahteraan, dan penegakan hukum harus menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera.

Serangan KKB yang berulang kali menargetkan guru dan tenaga kesehatan telah menciptakan iklim ketakutan dan menghambat pembangunan di Papua. Pemerintah dan aparat keamanan harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan aksi-aksi brutal ini dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Strategi pengamanan yang lebih efektif, pendekatan pembangunan yang inklusif, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera.