Integritas, Pilar Utama Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam arahannya pada peluncuran Indikator Monitoring Center of Prevention (MCP) 2025, yang disiarkan melalui kanal Youtube KPK pada Rabu (5/3/2025), Setyo menyatakan bahwa sekadar memberikan pelatihan dan pengetahuan anti-korupsi tidaklah cukup untuk mencegah tindak pidana korupsi. Beliau menegaskan bahwa niat dan komitmen moral individu menjadi faktor penentu yang jauh lebih signifikan daripada seberapa banyak ilmu anti-korupsi yang telah diterima.

"Memberikan pelatihan sebanyak apapun, jika niatnya sudah buruk, maka hasilnya akan tetap buruk," ujar Setyo. Beliau menambahkan bahwa integritas merupakan kualitas intrinsik yang melekat pada diri seseorang, dan tidak dapat dipaksakan hanya dengan penambahan pengetahuan. Korupsi, menurut Setyo, seringkali muncul karena adanya kesempatan dan celah sistemik yang dapat dieksploitasi. Beliau menggunakan analogi sederhana, "Batu dilempar ke sana, ketemu orang korupsi. Lempar sandal ke sana, ketemu orang pungli," untuk menggambarkan betapa mudahnya menemukan praktik korupsi jika kesempatan itu ada.

Peran Kepala Daerah dan Sistem Pencegahan Korupsi

Lebih lanjut, Setyo menyoroti peran krusial kepala daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Komitmen kepala daerah untuk menjaga integritas pemerintahan daerah dan mematuhi sistem pencegahan korupsi yang telah ditetapkan menjadi kunci keberhasilan. Jika kepala daerah tidak patuh pada sistem mitigasi korupsi, maka semua upaya pemberantasan korupsi dari pemerintah pusat akan menjadi sia-sia. Setyo menekankan perlunya menciptakan ekosistem yang mendukung integritas dan mencegah praktik korupsi, bukan malah mempersulit atau menakut-nakuti pelaku usaha dan investor.

Setyo mendorong agar sistem yang ada terus dioptimalkan, sehingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencegah korupsi. Sistem yang rumit, birokratis, dan menakutkan bagi pelaku usaha justru dapat memicu praktik korupsi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem hukum dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi

Kesimpulannya, Setyo menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata, melainkan juga pada komitmen moral dan integritas setiap individu, terutama para pejabat publik. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integritas, dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan efisien. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan anti-korupsi perlu dibarengi dengan pembenahan sistem yang komprehensif, untuk memastikan bahwa integritas menjadi norma dan budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi akan lebih efektif dan berkelanjutan.

• Tantangan: Mengubah budaya korupsi di Indonesia membutuhkan waktu dan usaha yang besar.
• Solusi: Penguatan integritas melalui pendidikan karakter dan penerapan sistem anti-korupsi yang efektif.
• Harapan: Dengan komitmen bersama, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat tercapai.