Kontroversi Study Tour di Jawa Barat: Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan di Tengah Kebijakan Mendikdasmen yang Kontradiktif

Di tengah kebingungan yang mungkin dirasakan oleh banyak pihak, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan tegas menyatakan bahwa larangan study tour di wilayahnya tetap berlaku. Hal ini menjadi sorotan karena bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul M'ti, yang memberikan lampu hijau bagi sekolah untuk kembali menyelenggarakan kegiatan study tour.

Keputusan Dedi Mulyadi didasarkan pada pengamatannya bahwa study tour yang selama ini dilaksanakan lebih sering berorientasi pada aspek wisata dan rekreasi, daripada esensi pendidikan yang seharusnya menjadi fokus utama. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik study tour yang lebih didominasi oleh kepentingan bisnis travel dan pariwisata.

"Saya melarang study tour bukan karena masalah bus atau perjalanan semata, tetapi lebih karena adanya kepentingan bisnis di baliknya. Seharusnya ini adalah perjalanan pendidikan, namun faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan wisata. Jika demikian, ini lebih tepat disebut piknik," tegas Dedi Mulyadi, Senin (24/3/2025) malam.

Perlindungan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat

Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa keputusannya ini juga bertujuan untuk melindungi kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat, terutama bagi orang tua dari kalangan menengah ke bawah yang seringkali terbebani dengan biaya study tour yang tidak sedikit. Ia tidak ingin melihat anak-anak menikmati kesenangan dengan mengorbankan kondisi ekonomi orang tua mereka.

"Tidak boleh anak bersenang-senang di atas penderitaan orang tua. Saya memahami kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orang tua yang terpaksa berutang atau menjual barang berharga hanya untuk membiayai study tour anak mereka. Ini bukanlah masalah kecil. Ada orang tua yang harus mengeluarkan jutaan rupiah, dan itu bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka," tegasnya.

Mencegah Kesenjangan Sosial

Selain faktor ekonomi, Dedi Mulyadi juga menyoroti potensi munculnya kesenjangan sosial di antara siswa akibat kegiatan study tour. Ia khawatir siswa yang tidak dapat mengikuti study tour akan merasa minder dan terpinggirkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial di lingkungan sekolah.

"Siswa yang tidak ikut study tour bisa merasa rendah diri. Hal ini dapat memicu masalah sosial. Saya melarang study tour karena saya peduli dan menyayangi warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain," jelasnya.

Alternatif Kegiatan Pendidikan di Luar Sekolah

Sebagai solusi, Dedi Mulyadi menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar sekolah tetap dapat dilakukan tanpa membebani orang tua dengan biaya yang besar. Ia menekankan bahwa esensi pendidikan tidak terletak pada perjalanan yang jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

"Jika memang ingin mengadakan study tour, tidak perlu jauh-jauh. Banyak hal di lingkungan sekitar yang dapat menjadi bahan pembelajaran. Tumpukan sampah di mana-mana, sekolah yang masih banyak yang kumuh, inilah yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh hanya sekadar formalitas," katanya.

Gubernur juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat. Ia ingin memastikan bahwa subsidi pendidikan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat, tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan yang tidak perlu.

Fokus pada Substansi Pendidikan

"Saya tidak melarang study tour dalam arti sebenarnya, tetapi faktanya selama ini lebih mengarah ke piknik. Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa makna. Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya," pungkasnya.

Dengan demikian, kontroversi mengenai study tour di Jawa Barat terus berlanjut. Di satu sisi, Mendikdasmen memberikan izin untuk penyelenggaraan study tour, sementara di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi tetap bersikukuh dengan larangannya. Keputusan akhir tentu berada di tangan masing-masing sekolah dan orang tua, dengan mempertimbangkan segala aspek yang telah diungkapkan oleh kedua tokoh tersebut.