Krisis Multilateralisme: SBY Kritik Kelumpuhan DK PBB dalam Mengatasi Konflik Global

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), secara tegas mengkritik kelumpuhan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam merespon konflik berskala besar di berbagai belahan dunia. Dalam Konferensi Tokyo 2025 yang berlangsung pada Selasa (4/3/2025) dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara, SBY menyatakan keprihatinannya atas kegagalan DK PBB untuk menghentikan genosida di Gaza dan perang di Ukraina. Pernyataan ini disampaikan SBY lebih lanjut dalam keterangan persnya pada Rabu (5/3/2025).

SBY menuding adanya persaingan geopolitik yang menghambat kerja sama multilateral. Ia menyoroti kemunculan egoisme nasional ('me-ism') yang mengalahkan semangat kerja sama global ('we-ism'). Menurutnya, situasi ini telah menciptakan persepsi kuat tentang adanya standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional, sehingga DK PBB tak mampu bertindak efektif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.

Lebih lanjut, SBY menilai PBB saat ini sebagai manifestasi dari serangkaian kegagalan dan keberhasilan yang bercampur aduk. Kegagalan tersebut terlihat nyata dari konflik-konflik berskala besar yang terus berlanjut di berbagai negara, seperti di Ukraina, Gaza, Kongo, dan Sudan, bahkan hingga konflik internal di Myanmar. Namun, SBY juga mengakui keberhasilan PBB dalam memfasilitasi kemerdekaan sejumlah negara dari cengkeraman kolonialisme dan menyelesaikan beberapa konflik di masa lalu.

Sebagai solusi, SBY mengajukan beberapa langkah konkret untuk mengatasi krisis multilateralisme yang tengah melanda dunia. Ia menekankan perlunya memperkuat peran PBB sebagai pilar utama multilateralisme global. Salah satu langkah krusial adalah mengatasi kelumpuhan DK PBB yang diakibatkan oleh mekanisme veto lima negara anggota tetap. SBY mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain:

• Memberdayakan Majelis Umum PBB: Meningkatkan peran dan otoritas Majelis Umum PBB agar lebih efektif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan atas kinerja DK PBB.
• Meningkatkan Operasi Penjaga Perdamaian PBB: Peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi penjaga perdamaian PBB dengan dukungan sumber daya manusia dan pendanaan yang memadai.
• Menciptakan Sistem Pendanaan yang Stabil dan Transparan: Mendesain sistem pendanaan PBB yang lebih stabil dan transparan, terbebas dari intervensi dan intimidasi negara adidaya yang dapat mengancam pemotongan pendanaan.

SBY mengakhiri pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa multilateralisme saat ini tengah berada dalam krisis yang mendalam. Keberadaan Perang Dunia III yang tidak terjadi sejak 1945 bukanlah jaminan keamanan dunia. Justru, konflik-konflik regional yang terus bermunculan menunjukkan kegagalan sistem keamanan global dalam menangani akar permasalahan konflik dan menjamin perdamaian dunia.