Penundaan Pengumuman Regulasi THR Swasta: Sebuah Keputusan Berbasis Etika

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) secara resmi menunda peluncuran Surat Edaran (SE) mengenai tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan swasta. Keputusan ini diambil menyusul konferensi pers yang dijadwalkan pada Rabu, 5 Maret 2025, yang kemudian beralih fokus pada isu-isu ketenagakerjaan lain. Meskipun konferensi pers tetap berlangsung dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, hadir, pengumuman SE THR justru diundur. Penjelasan mengenai penundaan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Emmanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel.

Wamenaker Noel menjelaskan bahwa keputusan menunda pengumuman SE THR bukan karena kendala teknis atau belum selesainya pembahasan regulasi. Sebaliknya, keputusan ini didasarkan pada pertimbangan etika dan empati terhadap situasi terkini di Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia tengah menghadapi bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh tingginya curah hujan. Menyampaikan informasi mengenai THR, yang secara umum diasosiasikan dengan perayaan dan kebahagiaan, dianggap kurang tepat dan sensitif di tengah musibah yang menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini dinilai dapat menimbulkan kesan kurang empati dari pemerintah di saat masyarakat lain sedang menghadapi kesulitan.

Fokus Isu Ketenagakerjaan Lain dan Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai THR

Konferensi pers yang digelar tetap membahas isu-isu ketenagakerjaan krusial lainnya. Pertanyaan media seputar permasalahan di PT Sritex Tbk, kondisi industri secara umum, THR bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online (ojol), dan upaya mitigasi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dijawab secara komprehensif oleh Menaker Yassierli. Meskipun demikian, pertanyaan spesifik mengenai SE THR karyawan swasta hanya dijawab singkat oleh Menaker dengan, “Nanti, nanti.”

Wamenaker Noel menambahkan bahwa regulasi THR untuk karyawan swasta sudah melalui proses pembahasan yang matang. Penundaan semata-mata didorong oleh pertimbangan etika dan empati terhadap kondisi bencana alam yang sedang terjadi. Ia memastikan bahwa pengumuman SE THR akan dilakukan dalam waktu dekat, paling lambat satu atau dua hari ke depan. Hal ini juga selaras dengan tradisi sebelumnya, di mana pengumuman regulasi THR biasanya dilakukan paling lambat dua pekan sebelum perayaan Lebaran.

Kesimpulan

Penundaan pengumuman regulasi THR untuk karyawan swasta mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Prioritas pemerintah saat ini adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, dan pengumuman tersebut akan dilakukan setelah situasi dianggap lebih kondusif. Kejelasan waktu pengumuman, yaitu dalam satu atau dua hari ke depan, memberikan kepastian kepada para pemangku kepentingan, khususnya pekerja swasta, yang menantikan informasi resmi mengenai THR mereka.