Presiden Prabowo Soroti Komunikasi Publik Pemerintah, Minta Jajaran Menteri Tingkatkan Efektivitas

Presiden Prabowo Tekankan Perbaikan Komunikasi Publik Pemerintah

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan penting kepada seluruh jajaran menterinya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik pemerintah. Arahan ini disampaikan sebagai respons terhadap kekhawatiran presiden bahwa narasi yang tidak akurat dan informasi yang keliru dapat menggiring opini publik secara negatif terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas, transparan, dan akurat kepada masyarakat. “Ya, Presiden membahas dinamika komunikasi yang perlu diperbaiki,” ujar Sudaryono usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Menurut Sudaryono, pemerintah telah menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat, namun seringkali informasi positif ini tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya, masyarakat lebih terpapar pada narasi negatif yang tidak mencerminkan realitas di lapangan.

“Kita ini sudah menuju swasembada, harga gabah bagus, petani senang. Sementara negara lain seperti Filipina, Malaysia, dan Jepang sedang mengalami krisis beras. Kita juga mengalami El Nino dan La Nina yang sama, tapi kita jauh lebih aman dibandingkan mereka. Ini kan hal positif yang harus dikomunikasikan,” jelas Sudaryono.

Ia menambahkan, “Jangan sampai rakyat digiring oleh opini yang narasi-narasinya tidak benar. Ini adalah salah satu kontribusi sektor pertanian. Kita punya banyak keberhasilan yang perlu disampaikan.”

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi asumsi yang keliru yang beredar di masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang program dan kebijakan pemerintah.

Ketika ditanya apakah arahan ini terkait dengan pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pejabat publik baru-baru ini, Sudaryono membantah. Ia menegaskan bahwa fokus utama adalah pada perbaikan komunikasi secara keseluruhan.

Sudaryono juga mencontohkan program pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) untuk pengemudi ojek online sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Menurutnya, meskipun THR tersebut diberikan oleh perusahaan, namun hal ini merupakan wujud dukungan dan fasilitasi dari pemerintah.

Fokus Pemerintah

Berikut adalah beberapa poin fokus pemerintah yang perlu dikomunikasikan secara efektif kepada publik:

  • Swasembada Pangan: Pemerintah terus berupaya mencapai swasembada pangan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok.
  • Kesejahteraan Petani: Program-program pemerintah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk stabilisasi harga gabah dan penyediaan pupuk bersubsidi.
  • Ketahanan Pangan: Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan negara lain dalam menghadapi tantangan perubahan iklim seperti El Nino dan La Nina.
  • Program Pro-Rakyat: Pemerintah memiliki berbagai program yang berpihak kepada rakyat, seperti pemberian THR untuk pengemudi ojek online.

Dengan perbaikan komunikasi publik, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mendukung program-program pemerintah, serta terhindar dari informasi yang menyesatkan.