Mitigasi Bencana, Kunci Atasi Banjir Berulang di Jabodetabek: Waka MPR Desak Pemerintah Proaktif

Banjir yang kembali melanda wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno. Beliau menekankan perlunya pergeseran paradigma dalam penanganan bencana, dari responsif menjadi proaktif melalui langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Eddy Soeparno, dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu (5/3/2025), menyatakan keprihatinannya atas pola banjir yang terus berulang setiap tahunnya. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam strategi pengelolaan bencana dan dampak perubahan iklim di Jabodetabek.

"Kita tidak dapat terus-menerus hanya bereaksi setelah bencana terjadi," tegas Eddy Soeparno. "Perlu adanya strategi yang lebih sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir. Mitigasi bencana yang efektif merupakan kunci untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur dari kerusakan yang lebih parah." Ia menambahkan bahwa merespon bencana setelah terjadi hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan menghambat proses pemulihan.

Eddy Soeparno, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan intensif. Menurutnya, jika pemerintah dan pemerintah daerah tidak segera mengambil tindakan yang efektif, situasi akan semakin memburuk di masa mendatang. "Pola banjir yang berulang ini bukan sekadar kejadian alam biasa, tetapi merupakan tanda nyata dari krisis iklim yang memerlukan solusi yang terintegrasi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Eddy Soeparno mendesak pemerintah daerah di Jabodetabek untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi permasalahan ini. Ia menekankan pentingnya penyusunan strategi yang komprehensif, meliputi:

• Perbaikan tata kelola air: Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan waduk, sungai, dan saluran air. Hal ini untuk mencegah terjadinya luapan air dan banjir.
• Peningkatan sistem drainase: Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang memadai untuk menampung dan mengalirkan air hujan secara efisien. Sistem drainase harus dirancang dengan mempertimbangkan perubahan iklim dan curah hujan ekstrem.
• Peningkatan kesiapsiagaan tanggap darurat: Peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat bencana, termasuk penyediaan sumber daya, pelatihan personil, dan rencana evakuasi yang terstruktur.
• Penegakan aturan tata ruang: Penegakan aturan tata ruang yang ketat untuk mencegah pembangunan di daerah rawan banjir dan melindungi kawasan resapan air.
• Sosialisasi dan edukasi masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana.

Eddy Soeparno mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan realitas yang harus dihadapi dengan tindakan nyata dan segera. Ia berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan banjir di Jabodetabek dan daerah lain yang rawan bencana.

"Jangan sampai kita terus-menerus terjebak dalam siklus bencana yang sama. Kita harus berinvestasi dalam mitigasi bencana untuk melindungi masyarakat dan masa depan kita," pungkas Eddy Soeparno.