Akademisi Universitas Ciputra Dorong Pembentukan Badan Nasional untuk Pemberdayaan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, sektor ini masih bergulat dengan berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan kontribusinya secara optimal. Menyadari permasalahan ini, para akademisi dari Universitas Ciputra (UC) mengusulkan pembentukan sebuah Badan Nasional yang khusus didedikasikan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Usulan ini didasarkan pada studi mendalam yang dilakukan oleh tim peneliti UC, yang dipimpin oleh Aria Ganna Henryanto, Haniruzila Hanifah, Malik Cahyadin, dan Thomas Stefanus Kaihatu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara UMKM dan indikator ekonomi makro di Indonesia selama periode 1997 hingga 2020.

Metodologi Penelitian

Tim peneliti menggunakan metodologi penelitian yang komprehensif, meliputi:

• Data: Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) selama periode 1997-2020.
• Analisis Kausalitas Granger: Untuk menguji hubungan sebab-akibat antara UMKM dan variabel makroekonomi.
• Model Vektor Autoregresi (VAR): Untuk menganalisis hubungan dinamis antara indikator UMKM dan variabel makroekonomi.
• Fokus pada Periode Krisis dan Non-Krisis: Untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang kontribusi UMKM terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

Hasil Penelitian dan Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM memiliki hubungan kausal satu arah dengan tingkat inflasi, kemiskinan, dan pengangguran. Akan tetapi, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi terhambat oleh kurangnya daya saing pemilik dan pekerja UMKM. Temuan ini sejalan dengan riset dari ASEAN, OECD, dan Bank Dunia yang mengidentifikasi keterbatasan kemampuan pemilik dan pekerja UMKM sebagai penghambat utama daya saing.

Untuk mengatasi tantangan ini, tim peneliti UC mengusulkan pembentukan Badan Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM. Badan ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan implementasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing UMKM. Badan Nasional ini harus berada di bawah arahan langsung presiden atau wakil presiden untuk memastikan efektivitas dan efisiensi implementasi.

Strategi Pemberdayaan UMKM

Badan Nasional yang diusulkan ini akan mengembangkan cetak biru komprehensif untuk pemberdayaan UMKM, dengan fokus pada:

• Peningkatan proses produksi
• Peningkatan keterampilan pekerja
• Peningkatan kemampuan ekspor

Badan ini juga akan menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas untuk memantau kemajuan dan memastikan implementasi yang efektif dari strategi pengembangan UMKM. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, LSM, dan investor asing juga menjadi kunci keberhasilan.

"Pembentukan badan ini sangat penting untuk mengakselerasi potensi besar UMKM di Indonesia. Program Holding UMKM dapat menjadi salah satu solusi alternatif," ungkap Aria Ganna Henryanto, ekonom dari Universitas Ciputra (UC), sekaligus ketua peneliti studi ini.

Studi yang berjudul "Causal Threads: SMEs and Macroeconomic Indicators in Indonesia," telah dipublikasikan di Journal of Small Business Strategy.

Dengan dukungan dan sumber daya yang tepat, UMKM diharapkan dapat memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.