KPK Gandeng Pemprov Jakarta Perkuat Strategi Pencegahan Korupsi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mempererat sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, beserta jajaran Pemprov Jakarta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (24/3/2025).

Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dan supervisi yang rutin dilakukan KPK dengan berbagai instansi pemerintah, termasuk Pemprov Jakarta. Fokus utama pertemuan kali ini adalah membahas program-program pencegahan korupsi yang akan diimplementasikan di wilayah Jakarta.

"Hari ini ada kegiatan koordinasi supervisi. Di antaranya, untuk membahas program pencegahan korupsi di wilayah Jakarta," ujar Budi kepada awak media.

Meski demikian, Budi belum memberikan rincian spesifik mengenai program-program pencegahan korupsi yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, kedatangan Pramono Anung yang didampingi oleh sejumlah pejabat Pemprov Jakarta mengindikasikan keseriusan kedua belah pihak dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung tiba di gedung KPK sekitar pukul 12.00 WIB. Kedatangan mantan Sekretaris Kabinet di era Presiden Joko Widodo ini disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa. Setelah bersalaman, keduanya langsung menuju ruang pertemuan untuk melakukan audiensi dengan pimpinan KPK, Setyo Budiyanto.

"Mau ketemu pimpinan KPK," singkat Pramono Anung saat tiba di gedung KPK.

Kunjungan ini semakin menegaskan komitmen KPK untuk terus menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pencegahan korupsi merupakan salah satu strategi utama KPK selain penindakan. Dengan memperkuat sistem dan tata kelola pemerintahan, diharapkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.

KPK berharap, sinergi dengan Pemprov Jakarta ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Strategi pencegahan korupsi yang efektif meliputi beberapa aspek kunci, antara lain:

• Penguatan sistem pengawasan internal: Memastikan adanya mekanisme pengawasan yang kuat di dalam organisasi pemerintah untuk mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya korupsi.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Membuka akses informasi publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
• Pendidikan dan sosialisasi anti-korupsi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
• Pemanfaatan teknologi informasi: Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Dengan implementasi strategi pencegahan korupsi yang komprehensif, diharapkan Indonesia dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terhindar dari praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.