KLHK Gandeng TNI Atasi Krisis Sampah di Bali: Pendekatan dari Akar Rumput

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah strategis menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), untuk mengatasi persoalan sampah yang mendesak di Bali. Langkah ini menandai perubahan pendekatan, dari sekadar sosialisasi menjadi aksi nyata yang melibatkan langsung masyarakat di tingkat desa. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol, menyampaikan hal ini dalam acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah bagi Babinsa di Provinsi Bali, Senin (24/3/2025).

Fokus utama dari kerjasama ini adalah membangun kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah dari sumbernya. Hanif Faisol menekankan bahwa sosialisasi saja tidak cukup, diperlukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan. Babinsa, dengan pengetahuan mendalam tentang wilayah dan masyarakatnya, dinilai memiliki peran kunci sebagai agen perubahan di lapangan. Mereka akan menjadi contoh teladan dalam pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah.

"Kita perlu mengetuk dari pintu ke pintu," ujar Hanif Faisol di Markas Komando Militer Udayana. "Babinsa yang tahu persis wilayah dan masyarakatnya bisa menjadi contoh teladan dalam upaya mengurangi dan mengolah sampah." Diskusi tatap muka antara Babinsa dan warga diharapkan dapat membangun budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Untuk membekali Babinsa dengan keterampilan yang diperlukan, mereka akan mendapatkan pelatihan intensif tentang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Pelatihan ini bertujuan agar Babinsa mampu mengajak dan memotivasi warga untuk aktif membersihkan lingkungan serta mempraktikkan pengelolaan sampah yang benar.

KLHK menyoroti pentingnya penanganan sampah di Bali mengingat peran strategisnya sebagai destinasi wisata internasional. Pencemaran sampah di pantai-pantai ikonik seperti Kuta dan Seminyak tidak hanya merusak citra Bali, tetapi juga mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu sektor pariwisata, yang merupakan tulang punggung ekonomi Bali.

Selain menggandeng TNI, KLHK juga berencana bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk melibatkan sektor perhotelan, restoran, dan kafe (Horeca) dalam pengelolaan sampah. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan tanggung jawab pengelolaan sampah, tidak hanya membebankan kepada pemerintah daerah. Menurut Hanif Faisol, keterlibatan sektor Horeca dapat menyelesaikan hingga 40% masalah sampah di Bali.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan keyakinannya bahwa keterlibatan Babinsa akan mempercepat penyelesaian masalah sampah di tingkat desa. Ia optimis bahwa semangat gotong royong masyarakat Bali akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Koster menargetkan masalah sampah di Bali dapat teratasi dalam dua tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Pangdam Udayana, Mayjen TNI M. Zamroni, menegaskan komitmen penuh TNI dalam mendukung upaya penanggulangan sampah di Bali. Bahkan sebelum penunjukannya sebagai Ketua Operasi Penanggulangan Sampah Laut di Bali, anggotanya telah aktif bergerak menangani masalah sampah. Zamroni menyatakan bahwa TNI siap meningkatkan upaya penanganan sampah dengan semangat yang lebih tinggi.

"Kalau kemarin, kami gas cuma 3/4, sekarang dengan dicanangkannya sampah sebagai permasalahan nasional, kami semakin gas pol!" tegas Zamroni.

Inisiatif KLHK menggandeng TNI, khususnya Babinsa, merupakan langkah progresif dalam mengatasi krisis sampah di Bali. Dengan pendekatan dari akar rumput, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkat secara signifikan, sehingga Bali dapat kembali bersinar sebagai destinasi wisata yang bersih dan lestari.

Berikut point penting dalam penanggulangan masalah sampah di Bali:

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng TNI, khususnya Babinsa
• Babinsa akan menjadi agen perubahan di lapangan.
• Memberikan pelatihan intensif tentang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
• Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk melibatkan sektor perhotelan, restoran, dan kafe (Horeca)
• Target masalah sampah di Bali dapat teratasi dalam dua tahun ke depan