Eskalasi Konflik Gaza: Ambisi Politik Netanyahu di Balik Gempuran Militer?

Runtuhnya Gencatan Senjata: Gaza Kembali Membara

Gencatan senjata yang diharapkan menjadi oase perdamaian antara Israel dan Hamas, yang disepakati pada Januari 2025, kandas hanya dalam hitungan bulan. Eskalasi konflik kembali membara di Gaza, ditandai dengan serangan udara dahsyat oleh Israel sejak Selasa, 18 Maret 2025. Ratusan nyawa warga sipil melayang, dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi, mencari perlindungan dari gempuran tanpa henti.

Militer Israel mengklaim telah melancarkan "operasi darat terbatas", merebut kembali sebagian Koridor Netzarim, jalur strategis yang membelah wilayah Gaza. Ironisnya, wilayah yang sebelumnya dideklarasikan sebagai zona aman, seperti Al Mawasi, tidak luput dari serangan, menimbulkan kepanikan dan menambah jumlah korban sipil.

"Negosiasi akan terus berjalan seiring dengan operasi militer," tegas Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidato yang disiarkan televisi. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kekerasan akan terus menjadi bagian dari upaya mencapai solusi politik, sebuah pendekatan yang menuai kecaman dari berbagai pihak.

Alasan Israel Kembali Menyerang

Pemerintah Israel berdalih bahwa serangan dilancarkan karena Hamas menolak dua proposal mediasi terbaru dari utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Selain itu, Hamas dianggap masih menjadi ancaman bagi keamanan militer dan warga Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa penolakan Hamas untuk membebaskan sandera dan ancaman terhadap tentara serta komunitas Israel menjadi pemicu utama serangan ini.

Dari 251 sandera yang diculik pada 7 Oktober 2023, hanya delapan yang berhasil dibebaskan hidup-hidup oleh militer Israel. Sumber dari pemerintah mengindikasikan bahwa serangan ini adalah bagian dari strategi untuk menekan Hamas agar melepaskan lebih banyak sandera. Netanyahu tampaknya meyakini bahwa tekanan militer adalah cara paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun pendekatan ini dikritik karena dampaknya yang menghancurkan terhadap warga sipil.

Dinamika Politik Internal Israel

Kembalinya serangan ke Gaza tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik internal Israel. Netanyahu tengah menghadapi tenggat waktu pengesahan anggaran nasional dalam dua pekan. Kegagalan dalam hal ini dapat menggoyahkan pemerintahannya dan memicu pemilu baru.

Kelompok ekstrem kanan, yang selama ini menjadi pilar utama kekuasaan Netanyahu, menolak gencatan senjata dan bahkan menyerukan pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza yang telah dibongkar sejak 2005. Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional dari partai Jewish Power, sempat mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap gencatan senjata. Namun, setelah perang kembali berkobar, partainya menyatakan akan kembali bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Langkah ini menjadi kemenangan politik bagi Netanyahu, yang kembali memperkuat mayoritasnya di pemerintahan. Menteri lainnya, Bezalel Smotrich, juga mendukung kembalinya perang, mengindikasikan adanya konsensus di antara tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan untuk melanjutkan operasi militer.

Alihkan Isu, Perkuat Kekuasaan

Selain memperkuat posisi politiknya, kembalinya perang diyakini sebagai upaya Netanyahu untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis internal lainnya, termasuk rencananya untuk memecat kepala Shin Bet, badan keamanan dalam negeri Israel. Langkah ini memicu protes besar dan kecurigaan bahwa Netanyahu berusaha menutupi kegagalan intelijen pada serangan 7 Oktober 2023.

Sebuah laporan menyebutkan bahwa penyelidikan Shin Bet sempat menelusuri dugaan keterlibatan ajudan Netanyahu dalam lobi dengan Qatar selama perang. Jurnalis senior Haaretz, Amos Harel, menulis bahwa tujuan Netanyahu tampak semakin jelas: secara bertahap menuju rezim otoriter yang akan dipertahankannya melalui perang terus-menerus di berbagai front.

Dampak bagi Keluarga Sandera dan Nasib Perundingan Gencatan Senjata

Bagi keluarga para sandera, kembalinya perang merupakan pukulan telak. Ruhama Buhbut, yang putranya, Elkana, masih ditahan di Gaza, mengungkapkan kesedihannya kepada Channel 12 Israel, "Bagi saya, hari ini gerbang neraka benar-benar terbuka."

Gencatan senjata yang dimulai 19 Januari 2025 seharusnya memasuki fase kedua sejak 3 Februari, di mana Israel diwajibkan menarik seluruh pasukannya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen. Sebagai imbalannya, Hamas akan membebaskan semua sandera yang masih hidup.

Namun, Israel menginginkan revisi, bersedia membebaskan tahanan Palestina sebagai imbalan pembebasan sandera, tetapi menolak mengakhiri perang atau menarik pasukan. AS mulai menjalin komunikasi langsung dengan Hamas, sebuah terobosan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Utusan AS Steve Witkoff mengusulkan perpanjangan gencatan senjata selama Ramadhan hingga Paskah, tetapi tanpa komitmen untuk menghentikan perang.

Hamas menolak proposal tersebut, menuduh Israel sengaja menggagalkan kesepakatan yang telah ditandatangani pada 17 Januari 2025. Pekan lalu, Hamas menawarkan pembebasan Edan Alexander, tentara Israel-Amerika, beserta jenazah empat warga negara ganda lainnya. Sebagai imbalan, mereka meminta Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata tiga tahap yang telah disepakati.

Israel menilai tawaran itu sebagai upaya manipulasi emosi dan tidak tulus dalam bernegosiasi. Para analis memperkirakan bahwa operasi militer akan terus berlangsung setidaknya hingga pengesahan anggaran nasional Israel. Jika hal itu tercapai, Netanyahu dapat memperkuat kekuasaannya sekaligus membuka jalan bagi kesepakatan baru di meja perundingan. Namun, bagi warga Gaza, dua minggu ke depan berarti bertahan hidup di bawah hujan bom yang kembali mengguncang tanah mereka.

Operasi Militer akan berdampak besar bagi warga sipil di Gaza. Krisis kemanusiaan akan semakin parah, dan pemulihan ekonomi akan semakin sulit.