Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengambil langkah strategis dengan membatalkan rencana penerapan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode libur Lebaran 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons atas perkiraan lonjakan wisatawan yang akan mengunjungi wilayah tersebut, diproyeksikan mencapai angka 6 juta orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa pembatalan WFA merupakan hasil konsensus bersama seluruh Sekda kabupaten/kota di lingkungan Pemda DIY. Pemerintah daerah memandang penting untuk memaksimalkan pelayanan publik di tengah arus kunjungan wisatawan yang signifikan. "Kami sepakat untuk tidak memberlakukan WFA. Prediksi kedatangan sekitar 6 juta wisatawan ke DIY menuntut kesiapan maksimal dari kami sebagai tuan rumah. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama," ungkap Beny dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/03/2025).

Beny menambahkan bahwa durasi libur Lebaran dan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dinilai sudah memadai bagi para ASN untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Dengan demikian, tidak ada urgensi untuk memperpanjang masa libur melalui kebijakan WFA. Pemda DIY lebih memilih untuk fokus pada optimalisasi pelayanan publik dan pemulihan ekonomi daerah.

Kebijakan WFA yang sebelumnya sempat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, sebagai upaya efisiensi anggaran dan mengurangi kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran, tidak sejalan dengan visi Pemda DIY untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata. Beny melihat momen libur panjang ini sebagai peluang emas untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui belanja wisatawan.

"Kami berharap para wisatawan yang berkunjung ke DIY juga turut berbelanja dan menikmati produk-produk lokal, sehingga roda perekonomian daerah dapat terus berputar dan berkembang. Jika kita kedatangan tamu sebanyak ini, tidak etis rasanya jika tuan rumah justru ikut berlibur. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk tidak mengambil langkah WFA," jelas Beny.

Pertimbangan Awal dan Perubahan Sikap

Sebelumnya, Pemda DIY sempat membuka opsi penerapan WFA sebagai respons terhadap perubahan pola libur panjang. Saat itu, Beny menekankan bahwa jika WFA diberlakukan, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Namun, setelah melalui serangkaian pertimbangan dan koordinasi, Pemda DIY akhirnya memutuskan untuk membatalkan WFA demi memastikan pelayanan publik yang optimal dan memaksimalkan potensi ekonomi pariwisata.

Fokus pada Pelayanan dan Pemulihan Ekonomi

Keputusan pembatalan WFA ini mencerminkan komitmen Pemda DIY untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan wisatawan, serta mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Pemda DIY berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan ASN untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga, dengan tuntutan pelayanan publik yang optimal dan pemanfaatan peluang ekonomi yang muncul selama libur Lebaran.

Antisipasi Dampak Lonjakan Wisatawan

Dengan perkiraan kedatangan 6 juta wisatawan, Pemda DIY telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, ketersediaan akomodasi, dan keamanan selama libur Lebaran. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pelaku usaha pariwisata, terus dilakukan untuk memastikan kesiapan DIY menyambut lonjakan wisatawan.

Dampak Ekonomi yang Diharapkan

Pemda DIY berharap kedatangan jutaan wisatawan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan UMKM yang bergerak di bidang pariwisata. Pemda DIY juga mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, sehingga dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi para wisatawan.