Jakarta Hadapi Krisis Kekuatan Pemadam Kebakaran: Rasio Petugas Tak Ideal Ancam Keselamatan Warga
Jakarta Kekurangan Personel Pemadam Kebakaran: Ancaman Serius Bagi Keselamatan Warga
Jakarta, kota metropolitan yang padat penduduk, tengah menghadapi tantangan serius dalam hal kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara terbuka mengakui bahwa jumlah personel pemadam kebakaran (damkar) yang ada saat ini jauh dari kata ideal, menciptakan kesenjangan yang mengkhawatirkan antara kebutuhan dan ketersediaan.
Saat ini, Jakarta hanya memiliki sekitar 4.000 petugas damkar. Jumlah ini sangat timpang jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal yang mencapai 10.000 hingga 11.000 personel. Kekurangan ini berpotensi menghambat respons cepat dan efektif terhadap kebakaran, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk yang rentan terhadap risiko kebakaran.
"Memang dari segi personel masih sangat kekurangan. Dengan demikian secara perlahan kita akan mempersiapkan supaya kebutuhan personel itu bisa tercukupi," ujar Pramono saat memberikan keterangan di Kantor Gulkarmat Jakarta Pusat, Senin (24/7/2025).
Distribusi Pos Damkar Belum Merata
Selain kekurangan personel, distribusi pos pemadam kebakaran juga menjadi perhatian. Dari total 267 kelurahan di Jakarta, baru sekitar 170 kelurahan yang memiliki pos damkar. Sementara itu, di tingkat kecamatan, seluruh 44 kecamatan sudah memiliki sektor damkar. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wilayah kelurahan yang belum terjangkau secara optimal oleh layanan pemadam kebakaran.
Gubernur Pramono menyoroti pentingnya penanganan preventif di wilayah padat penduduk seperti Tambora. "Maka untuk itu di daerah-daerah yang padat penduduk seperti Tambora dan sebagainya perlu ada langkah-langkah untuk mempersiapkan sejak dini. Termasuk preventif untuk pencegahan kebakaran," katanya.
Upaya Pemprov Jakarta Mengatasi Kekurangan
Menyadari kondisi darurat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kekurangan personel damkar. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah merekrut personel damkar secara bertahap.
"Nanti kami akan membuka secara bertahap untuk anggota ataupun petugas pemadam kebakaran," ungkap Pramono.
Dalam proses rekrutmen, Pemprov Jakarta akan memprioritaskan warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa personel yang direkrut memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi geografis dan sosial masyarakat Jakarta.
"Personelnya bagi siapa saja. Tentunya diutamakan yang ber-KTP Jakarta. Seperti yang saya sampaikan," jelas Pramono.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Kekurangan personel damkar di Jakarta bukan hanya sekadar angka statistik. Ini adalah masalah serius yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda warga. Respons yang lambat dan tidak memadai terhadap kebakaran dapat menyebabkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta perlu mempercepat proses rekrutmen dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur pemadam kebakaran.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. Edukasi publik yang komprehensif dapat membantu mengurangi risiko kebakaran dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat, Jakarta dapat mengatasi krisis kekurangan personel damkar dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi seluruh warganya.