UU TNI Hasil Revisi Digugat ke MK: Proses Legislasi dan Potensi Pelanggaran Konstitusi Dipertanyakan

Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini menghadapi gugatan formil di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini diajukan oleh sekelompok individu yang merasa bahwa proses legislasi UU tersebut mengandung cacat konstitusional dan substansinya berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum.

Proses Pengesahan UU TNI Menuai Kontroversi

Pengesahan UU TNI oleh DPR pada tanggal 20 Maret lalu memang diwarnai kontroversi. Sejumlah elemen masyarakat sipil sejak awal telah menyuarakan penolakan terhadap revisi UU ini. Mereka mengkritisi beberapa pasal yang dianggap bermasalah, terutama yang berkaitan dengan penempatan personel TNI aktif di jabatan sipil.

Rapat paripurna DPR yang mengesahkan UU TNI dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto, dalam laporannya menyampaikan poin-poin penting terkait kedudukan TNI, usia pensiun, dan keterlibatan TNI aktif di kementerian/lembaga. Utut juga menekankan bahwa revisi UU ini tidak mengarah pada dwifungsi TNI.

Kendati demikian, penjelasan Utut tidak meredakan kekhawatiran sebagian kalangan. Setelah laporan Panja disampaikan, Puan Maharani menanyakan persetujuan anggota dewan terhadap RUU tersebut. Mayoritas anggota menjawab setuju, dan UU TNI pun disahkan.

Gugatan Formil ke MK dan Tuntutan Masyarakat Sipil

Gugatan formil terhadap UU TNI telah terdaftar di MK dengan nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025. Para pemohon, yang terdiri dari Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi, mempersoalkan prosedur pembentukan UU tersebut.

Pada hari yang sama dengan pengesahan UU TNI, sejumlah elemen masyarakat sipil melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Mereka membawa poster-poster bertuliskan 'Tolak RUU TNI' dan 'Supremasi Sipil'. Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa pembahasan revisi UU TNI cacat konstitusional karena tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka juga menyoroti Pasal 47 yang dinilai menambah jabatan militer aktif dalam sipil.

Satya, perwakilan koalisi tersebut, menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh berbagai cara untuk membatalkan UU TNI, termasuk melalui judicial review ke MK. Mereka berpendapat bahwa UU ini berpotensi mengancam supremasi sipil dan prinsip-prinsip demokrasi.

Poin-Poin Krusial Gugatan UU TNI

Beberapa poin krusial yang menjadi dasar gugatan terhadap UU TNI antara lain:

• Proses legislasi yang tidak transparan dan akuntabel: Masyarakat sipil mengklaim bahwa pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai.
• Penempatan personel TNI aktif di jabatan sipil: Pasal 47 UU TNI yang baru dinilai membuka peluang bagi militer untuk menduduki jabatan-jabatan sipil, yang bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.
• Potensi kembalinya dwifungsi TNI: Kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI, yang pernah menjadi bagian kelam sejarah Indonesia, kembali mencuat dengan disahkannya UU ini.

Gugatan terhadap UU TNI di MK ini menjadi babak baru dalam polemik seputar peran dan kedudukan TNI dalam negara demokrasi. Putusan MK akan sangat menentukan arah reformasi sektor keamanan di Indonesia dan akan berdampak signifikan terhadap hubungan sipil-militer di masa depan.

Daftar Kata Kunci Penting:

• UU TNI
• Mahkamah Konstitusi (MK)
• Gugatan formil
• Proses legislasi
• Cacat konstitusional
• Supremasi sipil
• Dwifungsi TNI
• Reformasi sektor keamanan
• Hubungan sipil-militer
• Pasal 47 UU TNI