Jakarta Buka Pintu Bagi Pendatang dengan Syarat Administrasi yang Jelas

Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan komitmennya untuk terbuka bagi warga pendatang, namun dengan penekanan pada pentingnya administrasi kependudukan yang tertib. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan hal ini dalam sebuah kesempatan di Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (22/3/2025).

"Jakarta adalah kota inklusif, dan kami menyambut baik siapa pun yang ingin berkontribusi di sini," ujar Pramono. "Namun, kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga, termasuk pendatang, terdaftar secara resmi dan mematuhi peraturan yang berlaku."

Salah satu poin utama yang ditekankan adalah kewajiban bagi pendatang untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Proses pengurusan KTP ini akan disederhanakan dan dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar berjalan lancar. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk membantu proses administrasi kependudukan bagi para pendatang.

Pendekatan Humanis Gantikan Operasi Yustisi

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, Pemprov Jakarta tidak akan menerapkan operasi yustisi yang seringkali dianggap represif. Sebaliknya, pendekatan yang akan diutamakan adalah pendekatan humanis, dengan mengedepankan dialog dan sosialisasi.

"Kami percaya bahwa pendekatan yang lebih manusiawi akan lebih efektif dalam jangka panjang," jelas Pramono. "Kami ingin membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan, bukan hanya menindak pelanggaran."

Persiapan Diri Hadapi Tantangan Jakarta

Gubernur Pramono juga mengingatkan bahwa kehidupan di Jakarta memiliki tantangannya tersendiri. Persaingan kerja yang ketat dan biaya hidup yang tinggi membutuhkan persiapan yang matang.

"Jakarta menawarkan banyak peluang, tetapi juga menuntut kesiapan," kata Pramono. "Kami mendorong para pendatang untuk membekali diri dengan keterampilan yang relevan dan informasi yang cukup sebelum memutuskan untuk pindah ke Jakarta."

Untuk mendukung hal ini, Pemprov Jakarta berencana mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Rakyat. Fasilitas-fasilitas ini akan menyediakan pelatihan keterampilan dan informasi pasar kerja, sehingga warga baru dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak.

Inisiatif Pemprov Jakarta untuk Pendatang:

• Kemudahan Administrasi Kependudukan: Pemprov DKI Jakarta akan membantu proses administrasi kependudukan bagi para pendatang, termasuk dalam pembuatan KTP.
• Pendekatan Humanis: Pemprov DKI Jakarta mengedepankan pendekatan humanis, dengan mengedepankan dialog dan sosialisasi.
• Optimalisasi BLK dan Balai Rakyat: Pemprov DKI Jakarta berencana mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Rakyat. Fasilitas-fasilitas ini akan menyediakan pelatihan keterampilan dan informasi pasar kerja, sehingga warga baru dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan dukungan yang memadai, Pemprov Jakarta berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua warganya, baik yang sudah lama tinggal maupun yang baru datang.