Akses Layanan Perbankan Belum Merata: Pemerintah Genjot Inklusi Keuangan di Maluku Utara dan Halmahera

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah menargetkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal. Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai Presiden Prabowo Subianto menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Meskipun secara nasional angka inklusi keuangan menunjukkan tren positif, dengan 89% penduduk Indonesia telah memiliki akses ke fasilitas perbankan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan di beberapa wilayah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Harian DNKI, menyoroti bahwa Maluku Utara dan Halmahera menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya pemerataan akses layanan keuangan.

"Terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (22/3/2025).

Strategi Pemerintah Mendorong Inklusi Keuangan

Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi komprehensif, antara lain:

• Peningkatan Literasi Keuangan: Pemerintah menyadari bahwa akses layanan keuangan saja tidak cukup. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai produk dan layanan keuangan, serta risiko yang mungkin timbul. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dilibatkan secara aktif dalam program literasi keuangan.
• Pemanfaatan Teknologi: Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama di daerah-daerah terpencil. Layanan perbankan digital diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi dan mengelola keuangan mereka.
• Sinergi dan Kolaborasi: Pemerintah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara berbagai kementerian/lembaga (K/L) anggota DNKI. Dengan kerjasama yang solid, diharapkan program inklusi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

SNKI juga menyasar berbagai sektor termasuk pelayanan keuangan sektor pemerintah seperti elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah, serta kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Sebagai Basis Data Terpadu

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas data sosial dan ekonomi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN mengintegrasikan berbagai sumber data, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Data ini menjadi acuan penting dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Dengan data yang akurat dan tepat sasaran, diharapkan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE. Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

Target dan Capaian Inklusi Keuangan

Dengan upaya yang terus dilakukan, pemerintah optimis dapat mencapai target inklusi keuangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029.

Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada 2016. Sampai dengan 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%. Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

Pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Pemerintah menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan (91,5%) dan pedesaan (84,8%) dalam hal inklusi keuangan.

Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

"DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk," pungkas Airlangga.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Indonesia, memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan relevan dengan kebutuhan mereka.