Wamendagri Dorong Pemerintah Daerah Tindak Tegas Ormas Pungli THR

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan apresiasi atas penangkapan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DS oleh Polda Metro Jaya. DS yang mengaku sebagai "jagoan Cikiwul" tersebut ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap perusahaan di Kota Bekasi dengan modus meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.

Bima Arya tak hanya mengapresiasi kinerja kepolisian, tetapi juga mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap ormas-ormas yang meresahkan masyarakat dan melakukan tindakan melawan hukum. Pernyataan ini disampaikan Bima Arya di Bandung pada hari Sabtu (22/3/2025).

"Kami mendorong agar teman-teman aparatur di daerah masing-masing, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bersikap tegas. Warga kami imbau untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya pungutan liar. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadan dan mengoyak kebersamaan. Semua harus berjalan dalam koridor hukum," tegas Bima Arya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Garut yang telah memanggil kelompok ormas yang melakukan sweeping terhadap warung makan yang buka di siang hari selama bulan Ramadan. Menurut Bima Arya, sweeping bukanlah wewenang ormas, melainkan tugas pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan ketertiban daerah. Bima Arya menekankan pentingnya kepala daerah untuk bersikap tegas dan memastikan ormas tidak bertindak di luar batas kewenangannya, sehingga tidak merusak kebersamaan dan melanggar ketertiban.

Pendataan dan Pembinaan Ormas Menjadi Prioritas

Bima Arya juga menyoroti viralnya aksi ormas lain di media sosial. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana melakukan pendataan ulang terhadap seluruh ormas yang ada di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait kemunculan ormas-ormas yang dianggap meresahkan.

"Pendataan dan pembinaan ormas ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama dalam jangka panjang. Kami mengakui bahwa hal ini perlu dibenahi bersama. Isu ini biasanya mencuat menjelang Ramadan dan Lebaran karena adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu dan dinamika di lapangan. Namun, seharusnya Ramadan tidak terjebak pada kebutuhan materi," jelasnya.

Kemendagri akan menggandeng kepala daerah untuk melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas di wilayah masing-masing. Langkah ini meliputi penguatan regulasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan membangun komunikasi yang baik dengan kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan pembinaan, khususnya terhadap ormas-ormas.

Pemberdayaan Ormas sebagai Solusi Jangka Panjang

Bima Arya menekankan bahwa pemerintah tidak ingin ormas-ormas bertindak seperti preman. Ia berharap ormas-ormas dapat diberdayakan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia mencontohkan beberapa daerah yang berhasil memberdayakan ormas secara ekonomi.

"Di beberapa daerah, ormas-ormas diberdayakan secara ekonomi, dan itu baik. Saya yakin Wali Kota Bandung juga memiliki pengalaman dalam membangun kolaborasi dan membina Bobotoh (suporter Persib Bandung). Bobotoh ini juga memiliki dinamika tersendiri, namun berhasil dibangun kebersamaannya. Saya yakin dengan modal tersebut, Wali Kota Bandung juga dapat membangun kebersamaan dengan ormas-ormas di Kota Bandung," terangnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai pembekuan ormas yang melanggar hukum hingga menimbulkan korban jiwa, Bima Arya menyatakan akan meninjau kasus tersebut terlebih dahulu. Sanksi akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ia menekankan bahwa pembekuan bukanlah satu-satunya solusi. Pembinaan juga sangat penting agar ormas yang dibekukan tidak terlantar dan tetap dapat memberikan kontribusi positif.

"Kalau memang terdaftar, pasti kita bisa berikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Tapi begini, membekukan itu bukan satu-satunya cara, yang perlu adalah pembinaan. Kalau dibekukan kemudian mereka bagaimana dibinanya? Jadi menurut kami penting kita berbicara bukan hanya penegakan hukum, tapi diiringi juga pembinaan. Jadi kepala daerah harus sabar lah, harus sabar membina komunikasi, membina dengan semua," tuturnya.

Bima Arya menambahkan bahwa banyak permasalahan yang mendasari tindakan ormas, termasuk masalah ekonomi. Oleh karena itu, ia mendorong agar ormas dilibatkan dalam berbagai kegiatan perekonomian dan pembangunan. Pemerintah pusat juga telah menyediakan berbagai instrumen untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap ormas.