Gubernur Jabar Dorong Evaluasi Tata Ruang untuk Mitigasi Banjir Bekasi

Banjir besar yang melanda Kota Bekasi awal Mei 2025, mengakibatkan ribuan rumah terendam dan ribuan warga mengungsi, mendorong Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengambil langkah proaktif dalam mengatasi permasalahan ini. Bencana alam tersebut, yang mengakibatkan ketinggian air mencapai 4 hingga 8 meter di beberapa titik, seperti di Perumahan Pondok Gede Permai, mengungkapkan urgensi akan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang di Jawa Barat. Dampaknya sangat signifikan, mulai dari kerugian materiil warga hingga trauma psikologis akibat kehilangan harta benda. Sebagai contoh, seorang peternak kambing, Icih (40), kehilangan lima ekor ternaknya, sementara Daniel (49), pemilik ruko di Grand Galaxy City, mengalami kerusakan mobil akibat terendam banjir. Bahkan akses jalan di sejumlah titik lumpuh total.

Langkah konkrit yang diambil Dedi Mulyadi adalah dengan menjadwalkan pertemuan penting dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Selasa, 12 Mei 2025. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap tata kelola ruang di Jawa Barat, khususnya terkait penyebab utama banjir yang terus berulang. Dalam keterangannya pada Selasa, 4 Maret 2025, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Barat dengan Menteri ATR/BPN. Fokus utama dari evaluasi ini adalah hilangnya daerah resapan air dan lahan hijau, yang menurut Dedi, merupakan permasalahan signifikan di Jawa Barat, terutama di daerah Puncak, Bogor. Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, melaporkan bahwa sekitar 16.000 jiwa terdampak banjir, sementara di Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara, sebanyak 245 rumah terendam akibat kiriman air dari Bogor. Data tersebut menggambarkan skala dampak banjir yang begitu luas dan memprihatinkan.

Pertemuan dengan Menteri ATR/BPN diharapkan dapat menghasilkan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir di Jawa Barat. Evaluasi tata ruang ini akan menjadi langkah strategis dalam mencegah bencana serupa di masa mendatang. Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mencari solusi komprehensif, tidak hanya sebagai respon terhadap bencana yang telah terjadi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan untuk masa depan. Upaya tersebut melibatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi. Kehilangan harta benda dan trauma psikologis warga menjadi bukti nyata bahwa penanganan banjir di Jawa Barat memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Data tambahan: Ketua RT 06 RW 002, Pungut (72), melaporkan bahwa 92 rumah di RT 06 dan 153 rumah di RT 07 terendam banjir di Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara.