Presiden Prabowo Subianto Prioritaskan Inklusi Keuangan, Masyarakat Didorong Miliki Rekening Bank

Jakarta - Pemerintah terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara aktif mendorong kepemilikan rekening perbankan sebagai salah satu langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai melaporkan perkembangan terkini terkait inklusi keuangan kepada Presiden.

"Presiden menekankan pentingnya kepemilikan rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari upaya inklusi keuangan," ujar Airlangga Hartarto, Sabtu (22/03/2025).

Menurut data yang dilaporkan, sekitar 89% masyarakat Indonesia telah memiliki akses ke fasilitas perbankan. Namun, terdapat disparitas signifikan antar wilayah, dengan beberapa daerah seperti Maluku Utara dan Halmahera masih tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang tingkat inklusi keuangannya masih rendah. Tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan rekening bank secara optimal dan memahami risiko investasi.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Sebagai Motor Penggerak

Pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden untuk mempercepat inklusi keuangan. DNKI bertugas merumuskan strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga turut dilibatkan dalam upaya peningkatan literasi keuangan.

Dengan dukungan kebijakan yang kondusif dan infrastruktur teknologi informasi keuangan yang memadai, DNKI diharapkan dapat menjangkau berbagai sektor, termasuk pelayanan keuangan sektor pemerintah, seperti program elektronifikasi bantuan dan subsidi. Program-program ini menargetkan kelompok masyarakat rentan, termasuk:

• Masyarakat berpenghasilan rendah
• Pelaku UMKM
• Pelajar dan mahasiswa
• Santri dan pemuda
• Pekerja migran
• Penyandang masalah kesejahteraan sosial
• Mantan narapidana
• Anak terlantar
• Penyandang disabilitas
• Masyarakat 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
• Kelompok perempuan

Perkembangan Inklusi Keuangan dan Tantangan yang Dihadapi

Sejak dibentuk pada tahun 2016, DNKI telah menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan inklusi keuangan. Pada tahun 2023, persentase masyarakat dewasa yang memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%, sementara pengguna akun keuangan formal mencapai 88,7%. Tingkat literasi keuangan juga mengalami peningkatan, dari 49,7% menjadi 65,4%.

Meski demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan (91,5%) dan masyarakat pedesaan (84,8%). Selain itu, masih ada kelompok sosial-ekonomi tertentu yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Integrasi Data dan Efektivitas Bantuan

Pemerintah mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk mendukung integrasi data sosial dan ekonomi nasional serta mengefektifkan penyaluran bantuan. DTSEN menggabungkan tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Regsosek, dan P3KE.

DTSEN mencakup data penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial, seperti:

• 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima PKH
• 18,8 juta penerima bantuan sembako
• 21,5 juta siswa penerima PIP
• 96,8 juta penerima PBI JKN
• 16,4 juta peserta Kartu Prakerja
• 40,7 juta pelanggan subsidi listrik
• 7,05 juta debitur KUR

Single identifier dari DTSEN dapat digunakan untuk digitalisasi penyaluran bansos, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak. Data ini mencakup sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk Indonesia per 3 Februari 2025.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah optimis inklusi keuangan di Indonesia akan terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.