Jakarta bersiap menghadapi potensi lonjakan arus pendatang baru pasca-Lebaran 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan serangkaian strategi untuk mengantisipasi dampak urbanisasi ini, termasuk pengetatan administrasi kependudukan dan penyusunan regulasi baru.

Tren Penurunan Pendatang dan Proyeksi 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengungkapkan adanya tren penurunan jumlah pendatang baru dalam dua tahun terakhir. Data menunjukkan, pada tahun 2023 tercatat 25.931 pendatang, sementara pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 16.207 orang. Untuk tahun 2025, Dukcapil memproyeksikan kedatangan antara 10.000 hingga 15.000 jiwa.

"Jumlah pendatang ke Jakarta dalam kurun waktu terakhir mengalami penurunan," ujar Budi Awaludin.

Imbauan dan Penertiban Administrasi Kependudukan

Dukcapil DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh warga, baik warga asli Jakarta maupun pendatang, untuk tertib dalam administrasi kependudukan. Bagi pendatang yang tinggal kurang dari satu tahun, diwajibkan untuk melaporkan diri ke Dukcapil. Selain itu, warga juga diminta untuk memastikan identitas kependudukan (KTP) sesuai dengan domisili. Jika belum sesuai, segera lakukan pembaharuan untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Perda Baru: Bantuan Sosial untuk Pendatang Jangka Panjang

Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang akan mengatur hak dan kewajiban pendatang. Kajian untuk Perda ini melibatkan pengamat tata kota, tokoh masyarakat, serta akademisi dari lembaga demografi UI. Salah satu poin penting dalam Perda tersebut adalah pemberian fasilitas bantuan sosial kepada pendatang yang telah menetap di Jakarta selama minimal 10 tahun.

"Kami juga sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) di tahun 2025, yang kajiannya telah dikerjakan bersama, pengamat tata kota, tokoh masyarakat serta pihak akademisi dari lembaga demografi UI, yang sepakat mengatur pendatang, bahwa pendatang di Jakarta bisa mendapatkan fasilitas bantuan sosial jika sudah menetap selama 10 tahun," kata Budi.

Pesan Gubernur: Jakarta Terbuka dengan Ketegasan

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Jakarta tetap terbuka bagi warga pendatang. Namun, keterbukaan ini diiringi dengan ketegasan dalam menegakkan aturan dan memastikan pendatang memiliki persiapan yang matang sebelum datang ke Jakarta.

"Jakarta di bawah kepemimpinan saya pasti terbuka, lebih ramah, tetapi juga dengan ketegasan," tegas Pramono.

Pramono juga mengingatkan bahwa mencari pekerjaan di Jakarta tidaklah mudah. Oleh karena itu, pendatang harus memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, serta keterampilan yang memadai.

Antisipasi dan Mitigasi Dampak Urbanisasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berbenah dan melakukan antisipasi terhadap dampak urbanisasi. Tujuannya adalah agar kehadiran pendatang di Jakarta dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota, serta menghindari timbulnya masalah sosial dan ekonomi di kemudian hari. Antisipasi dini ini akan membantu pemerintah dalam mengelola pertumbuhan penduduk dan memastikan kesejahteraan seluruh warga Jakarta.