Kontroversi Pembubaran Departemen Pendidikan AS: Upaya Trump dan Tantangan Konstitusional

Presiden Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan mengeluarkan perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Langkah ini, yang merupakan realisasi janji kampanyenya, disambut dengan beragam reaksi. Kelompok konservatif menyambut baik, sementara kritikus menilai langkah tersebut sebagai serangan terhadap pendidikan publik dan hak-hak siswa.

Latar Belakang dan Motivasi

Trump telah lama mengkritik Departemen Pendidikan, menuduhnya melakukan "kegagalan yang mencengangkan" dan mengindoktrinasi siswa dengan ideologi politik tertentu. Ia berjanji untuk mengembalikan kendali dana pendidikan ke masing-masing negara bagian, sesuai dengan prinsip federalisme yang dianut oleh banyak kelompok konservatif. Penunjukan Linda McMahon sebagai Menteri Pendidikan, yang oleh Trump diharapkan menjadi yang terakhir, menjadi sinyal kuat tentang niatnya untuk membubarkan departemen tersebut.

Tantangan Konstitusional dan Politik

Namun, membubarkan Departemen Pendidikan bukanlah perkara mudah. Langkah ini memerlukan persetujuan Kongres, yang terbagi antara Senat yang dikuasai oleh Partai Republik dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung. Secara hukum, Trump membutuhkan dukungan mayoritas signifikan di Senat untuk meloloskan kebijakan ini. Bahkan jika mendapat dukungan di Senat, belum tentu mendapatkan dukungan yang cukup di Dewan Perwakilan Rakyat. Kegagalan pemungutan suara sebelumnya atas amandemen yang mencoba menghapus Departemen Pendidikan menunjukkan adanya resistensi bahkan di dalam Partai Republik sendiri.

Peran dan Fungsi Departemen Pendidikan

Didirikan pada tahun 1979, Departemen Pendidikan AS memiliki peran krusial dalam sistem pendidikan nasional. Tugas utamanya meliputi:

• Mengawasi pendanaan untuk sekolah-sekolah negeri.
• Mengelola program pinjaman mahasiswa.
• Menjalankan program-program yang membantu siswa kurang mampu, termasuk melalui hibah Pell dan dukungan untuk siswa penyandang disabilitas.
• Menegakkan hukum hak-hak sipil untuk mencegah diskriminasi di sekolah-sekolah yang didanai federal.

Departemen ini tidak menetapkan kurikulum atau mengendalikan sekolah secara langsung, karena tanggung jawab tersebut berada di tangan pemerintah negara bagian dan distrik lokal. Namun, perannya dalam pendanaan dan pengawasan program-program penting menjadikannya elemen sentral dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua warga Amerika.

Reaksi dan Implikasi

Rencana pembubaran Departemen Pendidikan menuai kecaman dari berbagai pihak. Federasi Guru Amerika, serikat guru terbesar di AS, mengecam rencana Trump sebagai "tidak peduli dengan kesempatan bagi semua anak". Mereka berpendapat bahwa pembubaran departemen akan merugikan siswa yang hidup dalam kemiskinan dan siswa penyandang disabilitas. Di sisi lain, pendukung Trump berpendapat bahwa pembubaran departemen akan memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada negara bagian dan distrik lokal untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan spesifik mereka.

Implikasi dari pembubaran Departemen Pendidikan sangatlah luas. Program pinjaman mahasiswa, yang mencapai lebih dari US$1,5 triliun dan melibatkan lebih dari 40 juta warga Amerika, akan terpengaruh. Trump telah mengindikasikan niatnya untuk mengalihkan portofolio pinjaman ini ke badan pemerintah lain, kemungkinan Departemen Keuangan. Namun, nasib pinjaman yang ada dan masa depan program tersebut masih belum jelas. Selain itu, nasib dana federal dan berbagai program bantuan masih belum jelas. Perintah eksekutif tersebut tidak menguraikan bagaimana penutupan akan dilakukan atau apakah program yang sudah dijalankan departemen akan dialihkan ke badan lain.

Potensi Pemangkasan Anggaran dan Pegawai

Bahkan jika Departemen Pendidikan tidak dibubarkan secara formal, pemerintahan Trump dapat secara drastis memangkas anggaran dan jumlah pegawainya. Langkah ini telah dilakukan terhadap Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang mengakibatkan penghentian banyak program dan kegiatan kemanusiaan. Departemen Pendidikan sendiri telah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya. Imbas dari pemangkasan ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama siswa dan keluarga yang mengandalkan program-program yang didanai oleh departemen.

Kesimpulan

Upaya Trump untuk membubarkan Departemen Pendidikan AS merupakan langkah kontroversial yang memicu perdebatan sengit tentang peran pemerintah federal dalam pendidikan. Meskipun menghadapi tantangan hukum dan politik yang signifikan, tekad Trump untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal dan mengembalikan kendali ke negara bagian tidak boleh diremehkan. Implikasi dari langkah ini akan dirasakan oleh jutaan siswa dan keluarga di seluruh Amerika, dan dampaknya terhadap masa depan pendidikan di negara tersebut masih harus dilihat.