Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU TNI di Bandung Memanas

Aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, pada Jumat (21/3/2025) malam, berubah menjadi eskalasi yang signifikan. Massa aksi, yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, berusaha menerobos masuk ke Gedung DPRD Jabar sebagai bentuk protes terhadap pengesahan RUU TNI yang dinilai tidak aspiratif.

Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, massa aksi mulai melakukan tindakan yang lebih konfrontatif sekitar pukul 19.53 WIB. Upaya menjebol pagar Gedung DPRD Jabar dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan, termasuk tang besar. Selain itu, aksi pelemparan molotov, petasan, batu, dan benda-benda lainnya ke arah gedung dewan juga mewarnai demonstrasi tersebut. Beberapa peserta aksi bahkan terlihat mencoba memanjat pagar gedung untuk masuk ke area dalam.

Kondisi ini menciptakan suasana yang tegang di sekitar lokasi unjuk rasa. Korlap aksi terus mengingatkan massa untuk mewaspadai potensi adanya intelijen yang menyamar sebagai aparat keamanan. Teriakan "Hati-hati Intel! Awas Intel!" berulang kali terdengar di tengah kerumunan massa.

Walaupun sebagian massa mulai bergeser dari lokasi utama aksi, semangat perlawanan terhadap pengesahan RUU TNI tetap membara. Yel-yel penolakan terhadap RUU tersebut terus menggema dari tengah-tengah lokasi unjuk rasa.

Sebagai akibat dari aksi unjuk rasa ini, arus lalu lintas di sekitar Gedung DPRD Jabar ditutup total. Masyarakat yang hendak melintas di Jalan Diponegoro, baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, terpaksa mencari jalur alternatif. Pengendara dialihkan ke Jalan Trunojoyo, Aria Jipang, dan Cilamaya.

Sebelumnya, koordinator aksi, Ahmad Sidiq, menyatakan bahwa aksi ini melibatkan mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus dan Aliansi Masyarakat Sipil di Bandung Raya. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah dan DPR RI yang dianggap telah mengabaikan aspirasi rakyat dengan mengesahkan RUU TNI secara tersembunyi. Ahmad Sidiq mendesak DPR RI untuk membatalkan pengesahan RUU TNI tersebut.

Tuntutan Massa Aksi

Berikut adalah poin-poin tuntutan utama dari massa aksi:

• Mendesak DPR RI untuk mencabut kembali pengesahan RUU TNI.
• Menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR RI yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat.
• Menolak segala bentuk revisi UU TNI yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat sipil.

Situasi di depan Gedung DPRD Jabar masih terpantau tegang hingga berita ini diturunkan. Aparat keamanan terus berjaga-jaga untuk mengendalikan massa dan mencegah terjadinya tindakan anarkis yang lebih parah. Aksi unjuk rasa ini menjadi simbol penolakan masyarakat sipil terhadap RUU TNI yang dianggap kontroversial dan berpotensi mengancam demokrasi.