Gelombang Protes Sopir Truk Menggema di Depan Kemenhub

Jakarta – Aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) bersama puluhan sopir truk mengguncang Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap rencana pelarangan operasional truk selama 16 hari selama periode mudik Lebaran 2025, sebuah kebijakan yang dianggap mengancam mata pencaharian ribuan sopir.

Massa aksi yang tiba di depan Kemenhub pada Jumat (21/3/2025) membawa berbagai spanduk yang menyuarakan kegelisahan dan tuntutan mereka. Spanduk-spanduk tersebut berisi pesan-pesan pedih, menggambarkan dampak signifikan dari larangan beroperasi selama masa krusial Lebaran.

Beberapa pesan yang tertulis di spanduk-spanduk tersebut antara lain:

• "16 hari larangan truk tak beroperasi, kami butuh makan, kami butuh penghasilan, bukan penutupan jalan."
• "16 hari hidup dengan doa dan air mata."
• "Jalanan bukan hanya milik yang mau mudik."
• "Pak Presiden Prabowo, kami pelaku usaha angkutan barang, apakah kami harus jadi begal?"

Jeritan Sopir Truk: Antara Kebijakan dan Kelangsungan Hidup

Para sopir truk yang tergabung dalam aksi ini mengungkapkan keberatan mendalam atas larangan operasional tersebut. Bagi mereka, larangan ini bukan sekadar pembatasan, melainkan ancaman langsung terhadap kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

"Sopir ini bukan karyawan, nggak dapat BPJS atau THR, itu aturannya begitu dari pemerintah. Kalau dilarang kerja, nggak ada pemasukan dari mana beli buat makan?" ujar Johannes Samsi Purba, Wakil Ketua Umum Bidang Diklat, Sertifikasi dan Humas Aptrindo, dengan nada prihatin.

Johannes menambahkan bahwa kebijakan larangan truk beroperasi selama 16 hari saat momen mudik Lebaran sangat tidak adil. Ia menyoroti dampak negatif yang akan ditimbulkan terhadap perekonomian para sopir dan keluarga mereka.

"Ini kan mau Lebaran, orang dapat THR, dapat gaji, kalau mereka puasa lahir batin karena nggak ada pemasukan. Nanti ujungnya jadi kriminalitas, bisa jadi begal, bisa ngerampok," jelas Johannes, menggambarkan potensi konsekuensi sosial yang mengerikan akibat kebijakan tersebut.

Aptrindo berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih bijaksana, yang tidak hanya memastikan kelancaran arus mudik, tetapi juga melindungi hak dan kesejahteraan para sopir truk yang memiliki peran vital dalam rantai pasokan logistik nasional.